JAKARTA, 30 APRIL 2026 – VVNMedia – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meningkatkan drastis program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah pada 2026. Jumlahnya melonjak dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit, dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, ratusan ribu unit rumah tersebut akan tersebar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari percepatan penyediaan hunian layak. Khusus wilayah Papua, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 21.000 unit rumah.
Menurut Maruarar, kuota BSPS di Papua dialokasikan ke enam provinsi dan 42 kabupaten/kota, dengan setiap daerah mendapatkan sedikitnya 500 unit rumah. Kebijakan ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan, terutama di kawasan timur Indonesia.
Ia menegaskan, program BSPS bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga upaya menghadirkan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat. Program ini diharapkan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
Pemerintah juga menargetkan percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Pelaksanaan BSPS dijadwalkan mulai berjalan pada Mei 2026.
Selain itu, pendekatan program ini mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui skema swadaya. Warga dilibatkan langsung dalam proses pembangunan rumah, sehingga tidak hanya memperbaiki kondisi hunian, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal.
Pelaksanaan BSPS juga dipastikan berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dengan dukungan pendampingan teknis di lapangan.
Dengan lonjakan target hingga 400.000 unit, program BSPS 2026 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Papua.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
