Pemprov Jatim Siapkan Roadmap Pesantren, 7.425 Ponpes Disiapkan Jadi Kekuatan Ekonomi Baru

SURABAYA, 1 MEI 2026 – VNNmedia – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menyusun Rencana Pengembangan Pesantren (RPP) lima tahunan dengan melibatkan puluhan OPD dan perwakilan pondok pesantren. Langkah ini ditujukan untuk mendorong pesantren menjadi pusat pendidikan sekaligus motor ekonomi umat.

Sebanyak 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 50 perwakilan pondok pesantren terlibat dalam forum tersebut. Kolaborasi lintas sektor ini menegaskan bahwa pengembangan pesantren menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan daerah.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim, Agung Subagyo, mengatakan RPP disusun sebagai peta jalan pengembangan pesantren yang terintegrasi dan berkelanjutan. Menurutnya, pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia, memperkuat moral masyarakat, hingga mendorong pemberdayaan ekonomi.

“RPP akan menjadi arah kebijakan agar pesantren mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai kemandirian,” ujarnya.

Dari sisi perencanaan pembangunan, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kukuh Tri Sandi, mengungkapkan sejumlah program prioritas telah disiapkan. Di antaranya penguatan ekonomi pesantren melalui program Ekotren OPOP, beasiswa santri unggulan, hingga peningkatan kualitas pendidikan melalui Jatim World Class Education.

Ia menegaskan, pesantren akan terus didorong menjadi lembaga yang mandiri dan kompetitif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Kementerian Agama Republik Indonesia wilayah Jawa Timur mencatat terdapat 7.425 pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah. Perwakilan Kanwil Kemenag Jatim, Imam Turmudzi, menyebut jumlah tersebut merupakan potensi besar yang perlu diperkuat melalui sinergi program.

Ia juga memperkenalkan program TOPTREN sebagai upaya memperluas promosi dan citra positif pesantren di masyarakat.

Dari aspek regulasi, Biro Hukum Setdaprov Jatim menekankan pentingnya payung hukum yang kuat untuk menjamin keberlanjutan program. Regulasi dinilai menjadi kunci agar kebijakan pengembangan pesantren berjalan efektif dan tepat sasaran.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal OPOP Jatim, Gus Ghofirin, menegaskan transformasi pesantren kini tidak hanya sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Menurutnya, program OPOP terus mendorong kemandirian usaha pesantren melalui pendampingan, pelatihan, hingga perluasan akses pasar. “Jika dikelola dengan baik, pesantren akan menjadi kekuatan ekonomi umat yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan roadmap konkret pengembangan pesantren Jawa Timur dalam lima tahun ke depan, sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pilar pendidikan dan ekonomi daerah.

Baca Berita Menarik Lainnya di Google News