BOJONEGORO, 24 April 2026 – VNNMedia – Dalam rangka akurasi penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Pemkab Bojonegoro menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Pendamping Desa dan Pegiat Desa Tahun 2026 di Ruang Angling Dharmo, pada hari kedua, di gedung Pemkab Bojonegoro. Pemetaan kawasan rawan kekeringan, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di tingkat rumah tangga menjadi topik penting mitigasi risiko ke depan.
Dalam siaran tertulisnya, Jum’at (24/4/2026), Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memetakan dan menyisir daerah rawan kekeringan sebagai bentuk mitigasi risiko. Data wilayah terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro menjadi acuan kebijakan awal berkoordinasi dengan perangkat desa maupun pegiat desa yang hadir.
“Data ini kemudian akan dikoordinasikan dengan BPBD dan Dinas PU SDA. Selain itu terkait DTSEN untuk benar-benar mendata sesuai kriteria,” ujarnya.
Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Kabupaten Bojonegoro Endah Retnoningroem, mengatakan dalam materi DTSEN sebagai acuan pemberian bantuan sosial menyampaikan langkah awal cara updating desil. “DTSEN adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan,” jelasnya.
DTSEN digunakan untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Selain itu kriteria kemiskinan ektreme serta tata cara updating data desil.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, Achmad Syoleh Fatoni menjelaskan pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga. “Jika kita merawat alam, alam merawat kita,” ujarnya.
