SURABAYA, 8 JUNI 2026 – VNNMedia – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat pengawasan keamanan pangan dan tata kelola rantai pasok untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
Langkah tersebut dilakukan seiring terus bertambahnya jumlah penerima manfaat program yang kini mencapai hampir 9 juta orang di Jawa Timur.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan, keamanan pangan, serta dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Program MBG bukan sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga membangun ekosistem pangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Karena itu aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama,” kata Emil saat membuka Sosialisasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Diseminasi Keamanan Pangan di Surabaya, Senin (2/6/2026).
Sebagai Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil menegaskan penguatan standar keamanan pangan menjadi fokus utama seiring masifnya pelaksanaan program di berbagai daerah.
Hingga 1 Juni 2026, Program MBG di Jawa Timur telah menjangkau sekitar 8,95 juta penerima manfaat. Program tersebut didukung oleh 4.488 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 4.086 unit telah beroperasi dan 402 unit lainnya masih dalam tahap persiapan.
Menurut Emil, pengawasan tidak hanya dilakukan pada hasil akhir, tetapi juga mencakup seluruh proses mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Untuk itu, Satgas MBG terus mengawal pemenuhan berbagai standar dan sertifikasi penting seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi halal, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga berbagai persyaratan teknis lainnya yang menjadi syarat operasional SPPG.
“Kami tidak ingin menunggu munculnya masalah baru melakukan pembenahan. Semua proses harus dijaga sejak awal agar risiko dapat diminimalkan dan masyarakat memperoleh perlindungan maksimal,” ujarnya.
Selain aspek keamanan pangan, Pemprov Jatim juga mendorong agar Program MBG mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah. Salah satu model yang dinilai berhasil adalah pelaksanaan MBG di Kabupaten Magetan yang menggandeng koperasi peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan telur, ayam, dan berbagai bahan pangan lainnya.
Melalui pola tersebut, kebutuhan dapur MBG dapat dipenuhi langsung oleh petani dan peternak lokal tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.
“Praktik seperti ini perlu direplikasi karena tidak hanya mendukung keberlanjutan program, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi peternak dan pelaku usaha lokal,” katanya.
Emil menjelaskan, Program MBG juga dirancang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, hingga pelaku UMKM dalam rantai pasok pangan.
Saat ini Satgas MBG Jawa Timur terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dinas kesehatan, dinas ketahanan pangan, serta berbagai instansi terkait guna mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan operasional SPPG.
Sejumlah kendala yang menyebabkan beberapa SPPG belum beroperasi atau mengalami penghentian sementara juga terus dipetakan, mulai dari persoalan kualitas air, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga kelengkapan sertifikasi.
Menurut Emil, pemerintah daerah harus hadir membantu percepatan pemenuhan seluruh persyaratan tersebut agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau pengelola SPPG sudah serius memenuhi ketentuan, jangan sampai hambatan justru muncul pada proses administrasi. Karena itu kami terus mengawal seluruh proses perizinan dan sertifikasi agar berjalan lebih cepat dan efektif,” tegasnya.
Pemprov Jawa Timur optimistis penguatan sistem keamanan pangan, pengawasan yang ketat, dan sinergi dengan pelaku ekonomi lokal akan membuat Program MBG semakin berkualitas sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Kami akan terus memantau kondisi riil di lapangan agar Program MBG benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas gizi generasi masa depan,” pungkas Emil.
