JAKARTA, 13 MEI 2026 – VNNMedia – Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran khusus senilai Rp1 triliun untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif pada 2026. Dana tersebut disiapkan untuk memperkuat pembiayaan, pemasaran, hingga mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Muhaimin mengatakan Presiden Prabowo memberi perhatian serius terhadap penguatan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional.
“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan insyaallah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita,” ujar Muhaimin.
Selain tambahan anggaran, pemerintah juga akan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil melalui skema kredit yang lebih mudah, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurut Muhaimin, pemerintah juga mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN untuk lebih aktif memfasilitasi pertumbuhan UMKM. Salah satunya dengan memanfaatkan aset atau ruang yang belum optimal digunakan sebagai lokasi pemasaran produk, festival UMKM, hingga display usaha lokal.
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan akan terus dilanjutkan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin juga memaparkan bahwa anggaran perlindungan sosial dalam APBN saat ini telah mencapai Rp508,2 triliun. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
“Hari ini APBN kita sudah sampai angka Rp508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita,” jelasnya.
Pemerintah juga memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga menggunakan satu basis data agar program pemerintah lebih tepat sasaran.
Selain fokus pada UMKM, pemerintah juga menargetkan percepatan pengentasan kemiskinan di 88 kabupaten/kota prioritas. Pemerintah optimistis kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional turun menjadi lima persen pada 2029.
“Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini nol persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” ujar Muhaimin.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
