JAKARTA, 6 APRIL 2026 – VNNMedia – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penyerahan ini disertai dengan entry meeting pemeriksaan yang digelar di Kantor Pusat BPK, Selasa (31/3/2026), sebagai tahap awal audit atas pelaksanaan APBN 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penyerahan LKPP merupakan amanat dari Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, APBN 2025 tetap berperan sebagai shock absorber di tengah tekanan global, dengan defisit yang terjaga di level 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.765,2 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp3.434,7 triliun yang difokuskan untuk mendukung program prioritas serta menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha.
Entry meeting yang digelar menjadi tahap awal komunikasi antara pemerintah dan BPK sebelum proses audit dilakukan secara rinci.
Tahapan ini dinilai krusial untuk memastikan kelancaran pemeriksaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil audit.
Ketua BPK Isma Yatun mengapresiasi pemerintah atas penyampaian LKPP 2025 yang tepat waktu. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN. “Pemeriksaan LKPP bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, dengan fokus pada kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan,” ujarnya.
Ia menambahkan, BPK kini mengadopsi pendekatan pemeriksaan berbasis risiko yang diperkuat dengan pemanfaatan big data analytics guna meningkatkan kualitas hasil audit. Namun, kompleksitas tata kelola keuangan negara juga meningkat, seiring pengelolaan 98 laporan keuangan kementerian/lembaga serta satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).
Penyerahan LKPP 2025 ini menjadi pertanggungjawaban menyeluruh pertama atas pelaksanaan APBN di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah bersama BPK menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
