SURABAYA, 26 Maret 2026 – VNNMedia – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi dampak konflik geopolitik global terhadap ekonomi daerah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginisiasi forum diskusi bersama seluruh kepala daerah se-Jatim untuk menyusun strategi terpadu yang adaptif dan responsif.
Pertemuan yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (25/3/2026), ini membahas dampak ketegangan geopolitik internasional, khususnya antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, terhadap sektor energi, pangan, hingga logistik. Forum tersebut juga menjadi ajang mempererat koordinasi antar pemerintah daerah dalam suasana Idulfitri 1447 Hijriah.
Diskusi dipandu Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat, otoritas moneter, dan akademisi. Di antaranya Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim, serta ekonom Universitas Airlangga Gigih Prihantoro.
Khofifah menekankan bahwa dinamika global berisiko memicu gangguan rantai pasok dan tekanan inflasi, sehingga membutuhkan langkah mitigasi yang terkoordinasi.
Menurutnya, Jawa Timur harus mampu memperkuat ketahanan sekaligus meningkatkan daya adaptasi di tengah ketidakpastian global. Dengan posisi strategis sebagai kontributor utama ekonomi nasional, Jawa Timur dinilai memiliki modal kuat untuk tetap tumbuh.
Data menunjukkan, pada 2025 PDRB Jawa Timur mencapai Rp3.403,17 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen. Sementara kontribusi terhadap ekonomi nasional mencapai
14,40 persen.
Kinerja investasi juga terus menguat. Pada triwulan IV 2025, investasi di Jawa Timur tumbuh 31,6 persen secara kuartalan dan 11,4 persen secara tahunan, menandakan kepercayaan investor yang tetap terjaga.
Di sektor logistik, Jawa Timur menjadi simpul penting distribusi nasional, terutama melalui Pelabuhan Tanjung Perak yang melayani sebagian besar rute tol laut dan distribusi ke kawasan Indonesia Timur.
Sementara itu, sektor pangan menjadi salah satu kekuatan utama Jawa Timur sebagai lumbung beras nasional. Pemerintah daerah terus memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, distribusi pupuk subsidi, serta stabilisasi harga melalui operasi pasar.
Untuk sektor energi, Pemprov memastikan ketersediaan BBM dan LPG dalam kondisi aman, termasuk saat Lebaran. Namun, volatilitas harga energi global tetap menjadi perhatian serius.
Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) juga terus digenjot sebagai solusi jangka panjang, dengan kapasitas yang telah mencapai lebih dari 700 MW.
Selain itu, dukungan terhadap UMKM diperkuat melalui relaksasi kredit guna menjaga keberlanjutan usaha. Program perlindungan sosial bagi kelompok rentan juga terus diperluas.
Khofifah mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok energi dan kebutuhan pokok tetap terjaga.
Ia menegaskan, sinergi antar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadapi tekanan global.
Di sisi lain, Susiwijono Moegiarso menilai ekonomi Indonesia, termasuk Jawa Timur, masih cukup tangguh karena ditopang konsumsi domestik. Namun, ia mengingatkan adanya tantangan struktural yang perlu segera dibenahi, termasuk dalam aspek investasi dan kebijakan fiskal.
Pemerintah pusat, lanjutnya, juga membuka ruang dialog terkait sejumlah kebijakan strategis, termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, untuk mencari formulasi yang lebih berimbang.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
