JAKARTA, 7 Agustus 2025 — VNNMedia – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan investasi, reformasi perizinan, dan peningkatan konsumsi rumah tangga.
“Bapak Presiden memberikan arahan terkait perkembangan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,12 persen. Pertumbuhan ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan performa terbaik di kawasan G20 maupun ASEAN,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Ia juga menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut turut tercermin dari peningkatan penyerapan tenaga kerja. Data menunjukkan 97,73 persen penduduk usia kerja telah terserap, setara dengan 3,59 juta lapangan kerja baru dalam setahun terakhir.
Dalam rangka memperkuat daya saing, Presiden mendorong percepatan reformasi perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah berbasis pendekatan positif untuk menyederhanakan perizinan, yang menurut Airlangga perlu segera disosialisasikan ke seluruh lembaga terkait.
Memasuki semester II 2025, pemerintah juga memfokuskan kebijakan pada penguatan daya beli masyarakat. Berbagai program unggulan telah disiapkan, termasuk percepatan investasi di kawasan industri, peningkatan ekspor, dan dukungan pembiayaan perumahan.
“Untuk sektor perumahan, tersedia skema FLPP dan KUR perumahan. KUR ini bersifat revolving, dengan plafon awal Rp5 miliar yang bisa digulirkan hingga Rp20 miliar. Program ini ditujukan untuk mendukung UMKM kontraktor dan sektor konstruksi,” jelasnya.
Selain itu, insentif PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar juga tetap dilanjutkan sampai akhir 2025. Pemerintah pun tengah menyiapkan program strategis guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru.
Airlangga juga menambahkan bahwa pembahasan RAPBN 2026 akan disampaikan Presiden pada 15 Agustus mendatang. Namun, ia menekankan bahwa kementerian dan lembaga harus tetap mengutamakan program non-anggaran yang dapat menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Arahan Presiden jelas, program-program non-anggaran harus tetap menjadi prioritas karena investasi adalah kunci utama dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi,” tutup Airlangga.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
