SURABAYA, 14 MEI 2026 – VNNMedia – Khofifah Indar Parawansa menegaskan kolaborasi antara pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, hingga berbagai elemen strategis menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di Jawa Timur.
Pernyataan itu disampaikan setelah seluruh fraksi DPRD Jatim menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Menurut Khofifah, diterimanya LKPJ oleh seluruh fraksi menunjukkan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif berjalan baik dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Tidak ada sukses sendirian. Sukses itu karena kita semua bersinergi antara eksekutif dan legislatif, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai elemen strategis di Jawa Timur,” ujar Khofifah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, serta seluruh anggota DPRD Jatim atas berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki program pembangunan maupun pelayanan publik ke depan.
Khofifah menekankan pentingnya penempatan rekomendasi sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan agar kebijakan yang diambil lebih efektif dan tepat sasaran. Ia mencontohkan usulan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Selain itu, Khofifah turut menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian yang berkaitan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Menurutnya, isu tersebut sangat penting karena Jawa Timur merupakan salah satu lumbung pangan nasional.
“Kita sudah komunikasikan dengan Menteri ATR/BPN dan Menko Pangan. Kalau lahan dikonversi dari LP2B atau LSD, harus dilihat dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional,” katanya.
Di sektor pendidikan, Khofifah menyebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah memenuhi 881 indikator pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Meski demikian, ia mengingatkan indikator makro seperti rata-rata lama sekolah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sehingga membutuhkan penguatan sinergi lintas daerah.
Sementara di bidang kesehatan, Khofifah menyebut capaian penanganan stunting di Jawa Timur saat ini menjadi yang terendah kedua secara nasional setelah Bali. Selain itu, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Jawa Timur juga berada di posisi kedua nasional setelah Jawa Tengah.
“Stunting Jawa Timur terendah kedua secara nasional setelah Bali. Jadi jangan kemudian problem di kabupaten tertentu langsung menjadi potret provinsi,” ujarnya.
Pada sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Khofifah meminta penilaian dilakukan secara proporsional sesuai karakter masing-masing perusahaan daerah. Ia mencontohkan Bank Jatim yang disebut mencatat laba bersih tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia pada 2025.
Khofifah juga menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja bukan semata mengejar penghargaan. Menurutnya, berbagai penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Jawa Timur.
Ia mencontohkan penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI yang diterima Jawa Timur karena konsisten menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi nasional sejak 2020 hingga 2025.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak mengatakan seluruh fraksi menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan strategis untuk penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.
“Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna dan membawa berkah bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
