Jakarta, Rabu 20 Mei 2026-VNNMedia- Film dokumenter investigatif berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” mendadak viral setelah kegiatan nonton bareng (nobar) di sejumlah daerah, kampus dan komunitas, dibubarkan maupun ditunda
Menurut sang sutradara Cypri Paju Dale, film tentang Papua yang juga melibatkan jurnalis investigatif dan aktivis Dandhy Dwi Laksono ini, memancing keberatan sejumlah pihak karena mencatumkan kata ‘kolonialisme’ dalam judulnya
“Barangkali sumber keberatan atas film ini adalah karena di dalamnya kami memakai istilah kolonialisme pada judul dan kepada seluruh rangka analisis yang dirajut dalam keseluruhan cerita film,” ujar Cypri dalam video yang diunggah di Instagram Ekspedisi Indonesia Baru, Jumat (14/5), dengan menambahkan bahwa film tersebut berbasis penelitian sejarah dan antropologi yang dipadukan dengan investigasi jurnalistik serta analisis kebijakan, dikutip dari CNN Indonesia
Ia kemudian menegaskan bahwa label konflik, pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, hingga militerisme belum mampu menjabarkan potret utuh dari krisis yang terjadi di Papua
Melansir dari Tempo.com, pembubaran nobar dan diskusi film “Pesta Babi” salah satunya terjadi di Ternate yang melibatkan Komando Distrik Militer (Kodim) 1501/Ternate
Dandhy Dwi Laksono yang turut menyutradarai film tersebut mengungkap alasan yang disampaikan Kodim 1501/Ternate tak masuk akal bahkan cenderung mengada-ada. “Alasan seperti provokatif atau tidak kondusif menunjukkan sikap militer yang semakin ngawur,” kata Dandhy melalui pesan suara pada 10 Mei 2026
Pembubaran paksa oleh pihak kampus terjadi di sejumlah Universitas seperti Universitas Islam Negeri Mataram, Universitas Mandalika, dan Universitas Mataram
Wakil Rektor III Universitas Mataram Sujita mengatakan, pemutaran film tidak diizinkan tanpa alasan apapun. Ia mengatakan bahwa film tersebut isinya mendiskreditkan pemerintah. Sehingga berdasarkan keputusan bersama, Universitas Mataram menolak pemutaran film Pesta Babi demi alasan menjaga kondusivitas kampus
“Film ini kurang baik untuk ditonton, lebih baik nobar sepak bola,” kata Sujita di Universitas Mataram pada 7 Mei 2026
Potret Papua dalam Kacamata Film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”
Melansir Kumparan.com, film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” mengangkat kisah tentang kehidupan masyarakat Papua Selatan yang terpaksa menghadapai ancaman besar akibat pembukaan lahan dan proyek skala besar
Film ini menyoroti bagaimana hutan sagu yang menjadi sumber kehidupan masyarakat di sana perlahan habis karena ekpansi perkebunan dan proyek industri yang masuk ke wilayah adat mereka. Selain itu diceritakan juga bagaimana perjuangan beberapa komunitas adat seperti suku Malind, Awyu, dan Muyu untuk mempertahankan wilayahnya
Tidak hanya itu, film ini pun menunjukkan dampak perubahan lingkungan terhadapa tradisi dan keberlangsungan budaya lokal
Secara keseluruhan, film dengan gaya dokumenter investigatif khas Watchdoc ini menyajikan berbagai rekaman lapangan, wawancara, serta potret kehidupan masyarakat adat Papua secara mendalam, yang akan membawa penonton melihat sisi lain Papua
Pemerintah Bantah Larang Nobar
Mengutip beritasatu.com, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah tidak melarang pemutaran film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” dan tetap menghormati kebebasan berekspresi dan berkesenian
“Pemerintah tidak pernah memberikan pelarangan terhadap hal tersebut (pemutaran film Pesta Babi) dan tidak ada arahan apa pun karena kita menjamin kebebasan dan kemerdekaan bagi setiap orang termasuk sineas dan seniman untuk mengekspresikan karya seninya,” ucap Menteri Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Gedung PPHUI Jakarta, Senin (18/5)
Terkait pembubaran nobar di beberapa daerah dan kampus, Yusril berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kebijakan lokal yang bersifat antisipatif untuk mencegah potensi kegaduhan
“Yang pasti itu tindakan-tindakan lokal. Kalau polisi misalnya mengantisipasi sesuatu untuk menurunkan kegaduhan dan keributan maka boleh saja sebagai langkah antisipasi, tapi yang pasti kalau dari Pemerintah Pusat tidak ada sama sekali (pelarangan),” pungkasnya
Baca Berita Menarik Lainnya Di Google News
