SURABAYA, 20 MEI 2026 — VNNMedia – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pelayanan publik di Kota Pahlawan tetap berjalan optimal selama dirinya menunaikan ibadah haji.
Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, Eri memberikan sejumlah arahan khusus kepada seluruh kepala perangkat daerah agar respons terhadap keluhan masyarakat tetap cepat dan maksimal.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah percepatan penanganan aduan warga melalui sistem pelayanan publik Pemkot Surabaya. Eri menegaskan seluruh laporan masyarakat harus ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 1×24 jam.
“Selama saya menjalankan ibadah haji, keluhan masyarakat harus tetap ditangani dengan cepat, maksimal 1×24 jam. Selain itu, program satu RW satu nakes juga harus sudah berjalan optimal ketika saya kembali,” kata Eri, Selasa (19/5/2026).
Selain pelayanan pengaduan, Eri juga memberi perhatian khusus terhadap program satu RW satu tenaga kesehatan (nakes). Ia meminta program tersebut benar-benar berjalan efektif saat dirinya kembali dari ibadah haji.
Tak hanya itu, Wali Kota Eri juga menyoroti pentingnya optimalisasi program satu ASN satu RW yang selama ini dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya, program tersebut mulai menunjukkan dampak positif karena mampu mendekatkan pelayanan dan penyelesaian masalah langsung di tingkat lingkungan warga.
Melalui program tersebut, berbagai persoalan masyarakat seperti pemilahan sampah, layanan administrasi, hingga persoalan sosial diharapkan dapat diselesaikan langsung di wilayah masing-masing tanpa harus menunggu laporan masuk ke tingkat kota.
“Harapan saya, seluruh persoalan masyarakat bisa selesai di tingkat RW dan tidak perlu sampai masuk ke hotline wali kota,” ujarnya.
Eri menjelaskan, jika laporan masyarakat sudah ditangani di tingkat RW dan langsung ditindaklanjuti perangkat daerah terkait, maka seharusnya aduan tersebut tidak lagi masuk ke hotline pengaduan wali kota.
Karena itu, ia menilai keberhasilan kepala dinas justru dapat diukur dari semakin sedikitnya laporan pelayanan publik yang masuk ke hotline pengaduan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan sistem birokrasi berjalan efektif hingga level paling bawah.
“Semakin sedikit hotline yang masuk, berarti sistem berjalan baik. Sebaliknya, jika hotline masih banyak, artinya masih ada persoalan yang belum ditindaklanjuti dengan optimal,” tegasnya.
Eri menambahkan, keberadaan hotline pengaduan masyarakat bukan hanya menjadi saluran laporan warga, tetapi juga bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis sistem.
“Surabaya harus dibangun oleh sistem dan transparansi, bukan bergantung pada figur wali kota semata. Pemerintahan harus berjalan melalui birokrasi yang kuat dan responsif,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah bahwa jumlah laporan yang masuk akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja masing-masing dinas, baik dari sisi output maupun outcome pelayanan.
“Kalau hotline yang masuk masih banyak, berarti masih banyak persoalan yang belum ditindaklanjuti. Itu tentu memengaruhi penilaian terhadap capaian output dan outcome kinerja kepala dinas,” pungkasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
