Pemerintah Hormati Proses Hukum KPK terhadap Wamen Imipas Silmy Karim

JAKARTA, 4 JUNI 2026 – VNNMedia – Pemerintah menegaskan menghormati proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim. Pemerintah juga memastikan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap berjalan normal.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo menegaskan pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum, baik KPK maupun Kejaksaan, sesuai kewenangan masing-masing.

Menurutnya, terkait jabatan yang melekat pada pejabat yang sedang menjalani proses hukum, pemerintah akan segera mengambil langkah lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tentunya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun KPK. Dan, berkenaan dengan jabatan yang melekat kepada mereka-mereka yang tengah menjalani proses hukum, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Prasetyo.

Pemerintah juga memastikan proses hukum yang berlangsung tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, koordinasi telah dilakukan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan guna menjaga kualitas layanan publik tetap optimal.

“Kami juga telah berkomunikasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo turut menyampaikan keprihatinan pemerintah atas kembali munculnya kasus yang melibatkan pejabat negara.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar menjauhi praktik korupsi dan selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

Menurut Prasetyo, Presiden berulang kali menekankan pentingnya pembenahan internal di lingkungan pemerintahan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

“Sesungguhnya dua hari ini kita sangat prihatin, terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan. Tidak bosan-bosan dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tegasnya.

Pemerintah berharap seluruh pejabat negara dapat menjadikan peristiwa tersebut sebagai pengingat untuk senantiasa berhati-hati dalam menggunakan kewenangan dan tidak menyalahgunakan jabatan yang diemban demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Baca Berita Menarik Lainnya di Google News