SURABAYA, 6 APRIL 2026 – VNNMedia – Kinerja ekonomi kehutanan berbasis masyarakat di Jawa Timur menunjukkan tren positif. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Jawa Timur pada Triwulan I 2026 tercatat mencapai Rp367,95 miliar, tertinggi secara nasional dengan kontribusi 59,38 persen.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian ini sebagai indikator kuat tumbuhnya ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Angka tersebut juga meningkat signifikan sebesar 26,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp290,53 miliar.
“Ini menunjukkan aktivitas ekonomi kehutanan berbasis masyarakat semakin produktif dan memberikan nilai tambah yang signifikan,” ujar Khofifah, Senin (6/4/2026).
Secara nasional, total NTE KTH pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp619,58 miliar atau tumbuh 15,29 persen secara tahunan. Dari total tersebut, Jawa Timur menjadi kontributor terbesar.
Keberhasilan ini tidak lepas dari penguatan kelembagaan KTH serta optimalisasi peran penyuluh kehutanan di lapangan. Pendampingan yang intensif dinilai mampu mendorong produktivitas sekaligus meningkatkan nilai ekonomi usaha kehutanan masyarakat.
Selain itu, capaian KTH Jatim juga tercermin dari keberhasilan menembus pasar ekspor. Salah satunya KTH Aren Lestari di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan yang berhasil mengekspor gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia dengan volume 12 ton senilai lebih dari Rp535 juta.
“Produk hasil hutan kita tidak hanya memenuhi pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar global,” tegas Khofifah.
Dari sisi wilayah, sejumlah kabupaten menjadi motor penggerak utama. Kabupaten Trenggalek mencatat nilai transaksi tertinggi sebesar Rp185,35 miliar, disusul Kabupaten Lamongan Rp22,15 miliar, Kabupaten Blitar Rp20,74 miliar, Kabupaten Probolinggo Rp19,03 miliar, dan Kabupaten Lumajang Rp17,82 miliar.
Sementara dari sisi komoditas, hasil hutan kayu masih mendominasi dengan kontribusi lebih dari Rp200 miliar secara akumulatif. Meski demikian, Pemprov Jatim mendorong diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu guna meningkatkan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan.
Khofifah menegaskan, capaian ini merupakan hasil sinergi antara kelompok tani hutan, penyuluh kehutanan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah.
Ke depan, Pemprov Jawa Timur berkomitmen memperkuat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pasar.
“Kami ingin KTH tidak hanya tumbuh sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi pilar pembangunan berkelanjutan yang menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
