JAKARTA, 11 MARET 2026 – VNNMedia – Pemerintah menegaskan keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, terutama di tengah dinamika konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Berbagai skenario pun disiapkan untuk memastikan perjalanan jemaah Indonesia tetap aman.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Menurut Dahnil, arahan utama dari Prabowo Subianto adalah memastikan keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting. Karena itu kami menyiapkan berbagai skenario untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji,” ujar Dahnil.
Ia menjelaskan, pemerintah terus memantau perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah sambil menyiapkan sejumlah opsi kebijakan terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Jika situasi dinilai aman, keberangkatan kloter pertama jemaah Indonesia dijadwalkan pada 22 April 2026.
Namun demikian, Dahnil menegaskan pemerintah tetap menyiapkan berbagai skenario alternatif apabila situasi keamanan di kawasan tersebut berubah.
“Apabila tidak ada eskalasi konflik dan kondisi dinilai aman bagi jemaah Indonesia, maka pada 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Tetapi arahan Presiden jelas, semua kemungkinan harus disiapkan,” katanya.
Selain memantau situasi geopolitik, pemerintah juga melakukan koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan lancar.
Pemerintah bahkan membuka kemungkinan untuk membahas skenario tertentu bersama DPR apabila kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi membahayakan jemaah.
Beberapa langkah antisipasi yang disiapkan antara lain penentuan rute penerbangan yang lebih aman hingga opsi penundaan keberangkatan jemaah jika situasi keamanan tidak memungkinkan.
“Jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Jika keselamatan warga negara kita terancam, tentu akan dibicarakan dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden,” tegas Dahnil.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan keselamatan jemaah sebagai bagian dari upaya melindungi warga negara sekaligus memastikan pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung aman dan nyaman.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
Berita Lainnya
