Naypyidaw, Senin 18 Agustus 2025-VNNMedia- Junta militer Myanmar mengumumkan pada Senin (18/8) bahwa pemilu yang telah lama dijanjikan akan dimulai pada 28 Desember, meskipun sebagian besar wilayah negara itu berada di luar kendali mereka akibat perang saudara yang memanas. Pengumuman ini segera menuai kecaman dari komunitas internasional dan para pemantau konflik yang menyebutnya sebagai “sandiwara” belaka
Myanmar dilanda konflik sejak militer menggulingkan pemerintahan demokrasi Aung San Suu Kyi pada tahun 2021 dengan tuduhan kecurangan pemilu. Sebagian besar wilayah kini dikuasai oleh kelompok pro-demokrasi dan organisasi etnis bersenjata yang telah berjanji untuk memblokir pemungutan suara
Para analis melihat pemilu ini sebagai cara bagi pemimpin junta, Min Aung Hlaing, untuk mengonsolidasikan kekuasaannya. Sebagian warga juga skeptis. “Saya pikir pemilu ini hanya diadakan untuk memberikan kekuasaan kepada diktator militer sampai dunia kiamat,” kata seorang warga di negara bagian Rakhine yang menolak disebutkan namanya
Sementara itu, junta menggembar-gemborkan pemilu sebagai jalan keluar dari konflik dan menawarkan hadiah uang tunai bagi pejuang oposisi yang meletakkan senjata. Namun, dengan Aung San Suu Kyi yang masih dipenjara dan larangan keras terhadap kritik pemilu, seorang pakar PBB mencap pemilu ini sebagai “penipuan”
Komisi Pemilihan Umum Myanmar menyatakan bahwa pemungutan suara untuk parlemen akan dimulai pada 28 Desember 2025, dengan tanggal fase selanjutnya akan diumumkan kemudian. Di sisi lain, sensus tahun lalu gagal mengumpulkan data dari 19 juta dari 51 juta penduduk, menunjukkan betapa terbatasnya jangkauan pemilu di tengah situasi keamanan yang rentan. Situasi ini diperkirakan akan memicu lebih banyak kekerasan
sumber: Channel News Asia
Baca Berita Menarik Lainnya Di Google News
