SURABAYA, 14 APRIL 2026 – VNNMedia – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya pembangunan berbasis data presisi dan pemerataan antarwilayah saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Jawa Timur 2027 di Surabaya, Selasa (14/4/2026).
Forum perencanaan tahunan ini menjadi penentu arah kebijakan pembangunan Jawa Timur tahun depan, sekaligus memastikan sinkronisasi program daerah dengan agenda prioritas pemerintah pusat.
“Musrenbang RKPD bukan sekadar agenda rutin, tetapi ruang strategis untuk memastikan pembangunan Jawa Timur semakin terukur,
inklusif, dan tepat sasaran,” kata Khofifah dalam sambutannya.
Fokus Utama: Pengentasan Kemiskinan dan Kesejahteraan Inklusif
Dalam kerangka Nawa Bhakti Satya, Pemprov Jatim menetapkan percepatan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan 2027. Khofifah menilai, keberhasilan program sangat ditentukan oleh akurasi data sosial ekonomi.
Karena itu, ia mendorong percepatan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar kebijakan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, pembangunan yang presisi harus dibangun melalui sinergi pentahelix, yakni kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
Salah satu isu besar yang menjadi perhatian dalam Musrenbang RKPD 2027 adalah ketimpangan ekonomi antarwilayah di Jawa Timur.
Saat ini, kontribusi ekonomi wilayah utara masih mendominasi sebesar 54,57 persen, sementara wilayah selatan baru 20,53 persen dan Madura 3,81 persen.
Untuk mengurangi disparitas tersebut, Pemprov Jatim memprioritaskan percepatan pembangunan Jalur Pantai Selatan (Pansela). Hingga April 2026, progres pembangunan jalan ini telah mencapai 390,84 kilometer atau 62,2 persen dari total target 628,39 kilometer.
“Pansela akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah selatan,” ujar Khofifah.
Di sektor kesehatan, Jawa Timur mencatat capaian signifikan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 97,71 persen per 1 April 2026, atau sekitar 41,13 juta jiwa.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga menempatkan Jawa Timur di posisi kedua nasional, dengan dominasi peserta usia 40–59 tahun sebanyak 944.030 orang.
Pemprov Jatim turut memperkuat pelayanan dasar melalui dukungan 1.001 tenaga perawat Ponkesdes di 21 kabupaten/kota.
Dalam mendukung program nasional, Jawa Timur telah menyalurkan manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada sekitar 8,58 juta penerima. Program ini ditunjang 4.235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di mana 3.412 unit sudah beroperasi.
Sementara itu, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur telah mencapai 100 persen dengan total 8.494 koperasi, mayoritas berupa koperasi baru.
Di bidang pendidikan, Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar nasional dalam Program Sekolah Rakyat dengan 26 unit atau sekitar 15 persen dari total nasional.
Program tersebut mencakup 97 rombongan belajar dengan total 2.450 siswa. Selain itu, Pemprov Jatim juga terus memperkuat pendidikan keagamaan melalui skema Bosda Madin bersama pemerintah kabupaten/kota.
Pada akhir forum, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD 2027 oleh perwakilan pemerintah pusat, daerah, legislatif, akademisi, organisasi perempuan, pemuda, kelompok disabilitas, hingga pelaku usaha.
Khofifah menutup forum dengan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Jawa Timur hanya dapat dicapai melalui kerja bersama lintas sektor.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
