JAKARTA, 21 MEI 2026 – VNNMedia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026 tidak akan mengganggu aktivitas ekspor nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026). “Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden terkait rencana implementasi devisa hasil ekspor yang akan berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ujar Airlangga.
Selain implementasi kebijakan DHE, pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Airlangga menegaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen regulasi agar pelaksanaan kebijakan berjalan lancar dan tidak menimbulkan gangguan di sektor usaha.
Menurutnya, aturan pendukung dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan akan diselesaikan sebelum kebijakan resmi diberlakukan.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, BI, maupun Menteri Keuangan akan disiapkan dan sebelum 1 Juni diselesaikan,” katanya.
Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha untuk memastikan dunia industri memahami mekanisme kebijakan baru tersebut.
Airlangga meminta investor asing dan pelaku usaha tidak khawatir terhadap implementasi kebijakan ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Ia memastikan kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah berjalan.
“Seluruh ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing,” tegasnya.
Ia menjelaskan, mekanisme baru tersebut hanya menambahkan sistem pelaporan kepada Danantara sebagai bagian dari proses pengawasan dan penyempurnaan sistem dalam beberapa bulan awal implementasi.
“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelas Airlangga.
Selain membahas kebijakan ekspor, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan situasi geopolitik dunia.
Salah satu kebijakan yang akan dilanjutkan ialah skema work from home (WFH) selama dua bulan ke depan sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka work from home akan dilanjutkan untuk dua bulan ke depan,” ujarnya.
Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi nasional pada kuartal kedua 2026.
Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat devisa di dalam negeri, serta memastikan kepercayaan investor dan pelaku usaha tetap terjaga.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
