JAKARTA, 13 MEI 2026 – VNNMedia – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar hingga di bawah 9 persen. Kebijakan tersebut diumumkan Presiden saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Menurut Presiden Prabowo, keputusan menurunkan bunga kredit bagi keluarga prasejahtera merupakan langkah politik pemerintah untuk menciptakan keadilan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat kecil.
“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ujar Presiden.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini terjadi. Ia menilai pelaku usaha kecil justru dibebani bunga kredit lebih tinggi dibanding pengusaha besar yang memperoleh pinjaman bank dengan bunga lebih rendah.
“Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan pemerintah akan terus mengevaluasi sistem pembiayaan nasional agar lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Menurutnya, prinsip keadilan sosial harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, bukan sekadar slogan.
“Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan,” tuturnya.
Selain menyoroti bunga kredit PNM Mekaar, Presiden juga meminta seluruh kementerian dan lembaga mempercepat reformasi regulasi serta memangkas birokrasi perizinan usaha yang dinilai masih berbelit.
Prabowo mengatakan banyak pengusaha, termasuk investor asing, mengeluhkan lamanya proses perizinan yang bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun.
“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit,” tegasnya.
Presiden juga memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas deregulasi untuk menyederhanakan aturan yang tumpang tindih dan menghambat investasi.
Menurut Prabowo, pemerintah harus memberikan dukungan penuh kepada pengusaha yang menjalankan usaha secara benar karena mereka berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian nasional.
“Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Presiden optimistis efisiensi anggaran dan pembenahan sistem pemerintahan akan memperkuat kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Percaya sebentar lagi, uang kita cukup. Nyatanya hanya dengan alokasi begini-begini kita sudah bisa berbuat banyak dan kita akan berbuat lebih dari ini,” pungkas Presiden.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
