SURABAYA, 2 MEI 2026 – VNNMedia – Aliansi pelaku industri event Jawa Timur mengungkap dampak serius kebijakan efisiensi anggaran terhadap keberlangsungan usaha mereka. Lima asosiasi yang tergabung dalam sektor ini mengadu ke Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur terkait penurunan drastis aktivitas bisnis sepanjang awal tahun 2026.
Ketua DPD Forum Backstagers Indonesia Jawa Timur, Lukman Sadaya, menyebut penurunan kinerja industri event mencapai 65% pada kuartal pertama, baik dari sisi omzet maupun aktivitas proyek.
“Angka ini sangat besar. Dampaknya langsung terasa ke seluruh pelaku industri,” ujarnya di Surabaya.
Tekanan tersebut bahkan memunculkan kekhawatiran pelaku usaha akan kembali mengalami krisis seperti masa pandemi COVID-19. Sejumlah pelaku industri disebut mulai menjual aset untuk bertahan di tengah minimnya proyek.
Menurut Lukman, industri event sebenarnya baru mulai pulih pascapandemi. Namun kebijakan efisiensi membuat kondisi kembali tertekan. Ia juga menyoroti belum jelasnya posisi industri event dalam struktur kebijakan pemerintah, termasuk terkait klasifikasi usaha dan standar industri.
Padahal, sektor ini memiliki dampak ekonomi yang luas. Satu kegiatan event mampu menggerakkan berbagai sektor seperti pariwisata, perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM.
Dari sisi ketenagakerjaan, industri event di Jawa Timur menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja pada 2025. Namun akibat efisiensi, banyak pekerja—terutama freelance—kehilangan pekerjaan. Bahkan, jumlah karyawan tetap di perusahaan event turun hingga 60–70%, dari sebelumnya 20–25 orang menjadi hanya 2–4 orang.
Sekretaris DPD FBI Jatim, Toufan WH, menegaskan bahwa industri event bukan sekadar sektor informal, melainkan melibatkan tenaga profesional dengan dampak ekonomi berantai (multiplier effect) yang besar.
Sementara itu, Ketua DPD Industri Event Indonesia, Eko Febri, menyoroti persoalan regulasi, khususnya ketidakjelasan klasifikasi usaha (KBLI) yang berdampak pada proses administrasi dan pengadaan proyek.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menilai sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan tidak seharusnya menjadi sasaran utama efisiensi anggaran.
Ia menyebut pemangkasan anggaran di berbagai level pemerintahan saat ini mencapai sekitar 60%, yang berdampak langsung pada berkurangnya kegiatan event.
“MICE ini mendukung banyak sektor, termasuk UMKM. Jadi tidak tepat jika masuk dalam pos yang diefisiensi,” tegasnya.
Adik juga mendorong pelaku industri untuk lebih adaptif terhadap arah kebijakan pemerintah yang kini fokus pada sektor pangan, energi, ekonomi hijau, serta pengembangan SDM dan digitalisasi.
Sebagai langkah lanjutan, Kadin Jatim akan menyampaikan pernyataan resmi kepada pemerintah guna menegaskan pentingnya industri event dalam perekonomian daerah.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
