BOJONEGORO, 23 April 2026 – VNNMedia – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, menggarisbawahi bahwa data kemiskinan bersumber dari tingkat desa. Oleh karena itu, ia meminta aparatur dan penggiat desa untuk meneguhkan komitmen dalam menyajikan data yang benar-benar valid dan objektif. Keakuratan dan validitas data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Hal ini disampaikan dalam kegiatan bimtek Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026 yang akan berlangsung selama tiga hari hingga Jumat (24/4/2026), digelar di Ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (22/4/2026). “Data harus berdasarkan kriteria yang nyata, bukan berdasarkan suka atau tidak suka (like and dislike), apalagi hubungan kekerabatan. Tanggung jawab bapak dan ibu sekalian tidak hanya di dunia, tapi hingga akhirat,” tegasnya.
Bupati menambahkan, tantangan utama bansos adalah ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan kemanfaatan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para penggiat desa lebih profesional, responsif, dan berintegritas dalam melakukan verifikasi lapangan guna meminimalisir kekeliruan. Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kusnandaka Tjatur, menambahkan bahwa kredibilitas data akan terus dimutakhirkan minimal setiap enam bulan sekali. “Jika angka data berubah (berkurang), itu artinya program intervensi kita berhasil,” katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Djoko Lukito, menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung selama tiga hari (enam sesi) ini diikuti oleh 1.051 peserta. Para peserta hari ini merupakan alumni program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa jenjang S1 kerja sama Pemkab Bojonegoro tahun 2021-2022. “Mereka adalah investasi SDM kita. Kami berharap para alumni RPL ini menyumbangkan pemikiran profesional mereka untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Djoko.
