JAKARTA, 3 APRIL 2026 – VNNMedia – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Kamis (2/4/2026).
Dalam agenda tersebut, Khofifah menyatakan optimisme bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melanjutkan tren positif yang telah dicapai selama 10 tahun berturut-turut sejak 2015 hingga 2024.
Menurutnya, capaian tersebut harus diiringi dengan komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Yang terpenting bukan hanya mempertahankan capaian, tetapi memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti agar kualitas pengelolaan keuangan semakin baik,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, optimalisasi SIPD menjadi kunci dalam menjaga akurasi pencatatan dan pelaporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan kinerja ekonomi Jawa Timur sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,33%, dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional mencapai 14,40% dan sebesar 25,29% untuk wilayah Pulau Jawa.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65% dari target, mencerminkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara kinerja investasi menembus Rp147,7 triliun, menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir.
Tak hanya itu, ekspor Jawa Timur tumbuh 16,61%, dan pelaksanaan misi dagang baik dalam maupun luar negeri mencatatkan transaksi lebih dari Rp20 triliun.
Pada sektor sosial, tingkat kemiskinan berada di kisaran 9,3% dan menunjukkan tren penurunan, meski masih menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan.
“Capaian ini menjadi refleksi bersama, sekaligus pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” kata Khofifah.
Ia juga mengingatkan bahwa dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari tekanan geopolitik hingga fluktuasi harga pangan dan energi, menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam mengelola anggaran.
Karena itu, penguatan belanja produktif dan refocusing anggaran pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat menjadi langkah penting. Selain itu, dukungan terhadap program strategis nasional seperti ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan perlindungan sosial juga harus terus diperkuat.
“Tantangan ke depan adalah memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan daerah, khususnya melalui optimalisasi SIPD.
Ia mengingatkan bahwa ketepatan pencatatan, terutama terkait aset, menjadi faktor krusial yang dapat memengaruhi opini laporan keuangan.
“Kesalahan dalam pencatatan aset berpotensi menghambat bahkan menurunkan opini. Karena itu perlu dilakukan identifikasi dan mitigasi secara serius,” ujarnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
