JAKARTA, 16 MARET 2026 – VNNMedia – Kinerja penerimaan pajak nasional hingga akhir Februari 2026 menunjukkan tren positif. Pemerintah mencatat pertumbuhan neto penerimaan pajak mencapai 30,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), seiring tingginya aktivitas transaksi dan konsumsi masyarakat.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa hingga 28 Februari 2026 realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp245,1 triliun. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
“PPN dan PPnBM dibayar ketika terjadi transaksi. Lonjakan ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat terus berjalan,” kata Suahasil Nazara.
Ia menjelaskan, penerimaan dari PPN dan PPnBM bahkan melonjak hingga 97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut mencerminkan kuatnya aktivitas konsumsi yang menjadi motor penggerak ekonomi domestik.
Secara sektoral, empat sektor utama masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak, yakni industri pengolahan, perdagangan, sektor keuangan dan asuransi, serta pertambangan. Keempat sektor tersebut memberikan kontribusi sekitar 74 persen dari total penerimaan pajak.
Sejalan dengan kinerja pendapatan yang kuat, pemerintah juga mempercepat realisasi belanja negara untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026.
Realisasi belanja negara hingga akhir Februari tercatat mencapai Rp493,8 triliun atau meningkat 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Salah satu program yang menjadi pendorong belanja negara adalah program Makan Bergizi Gratis. Hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau sekitar 61,6 juta penerima manfaat yang terdiri dari sekitar 50 juta siswa serta 10,5 juta penerima non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Total anggaran yang telah terserap untuk program tersebut mencapai Rp44 triliun.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara. Hingga 10 Maret 2026, pembayaran THR untuk ASN, TNI, dan Polri telah mencapai Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total alokasi sebesar Rp55 triliun.
“Kami mendorong seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk segera menuntaskan pembayaran THR agar selesai sebelum hari raya,” ujar Suahasil Nazara.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memantau pergerakan harga
minyak mentah dunia, termasuk Indonesian Crude Price (ICP), yang dipengaruhi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Meski sempat melampaui US$100 per barel, harga minyak kini bergerak fluktuatif.
Menurut Suahasil Nazara, APBN akan terus berperan sebagai peredam gejolak ekonomi (shock absorber) melalui mekanisme subsidi dan kompensasi energi guna menjaga daya beli masyarakat dari dampak kenaikan harga energi global.
Dalam sektor kepabeanan, pemerintah juga mencatat peningkatan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Frekuensi penindakan naik dari 1.993 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 2.872 kasus pada 2026, dengan jumlah barang bukti yang disita mencapai 369 juta batang atau meningkat dua kali lipat.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Februari telah mencapai Rp147,7 triliun. Pemerintah juga menyalurkan tambahan anggaran sebesar Rp10,65 triliun untuk membantu daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dana tersebut disalurkan secara bertahap mulai Februari hingga April 2026 guna mempercepat pemulihan dan menjaga aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
