Jakarta, Kamis 26 Februari 2026 – VNNMedia – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegur Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud usai pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar. Menurutnya, Rudi Mas’ud harusnya tidak berlebihan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujar Bima Arya, Kamis (26/2/2026).
Dilansir Kompas.com, Bima Arya mengatakan, semua belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh kepala daerah ada aturannya. Namun tetap sesuai dengan asas kelayakan
“Apakah pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini,” tuturnya.
Bima menyebut dirinya sudah berkomunikasi dengan Rudy Mas’ud perihal pembelian mobil dinas tersebut. Ia mengungkapkan, jika Rudy Mas’ud selama ini ternyata menggunakan mobil pribadi.
“Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, beliau memang menjelaskan bahwa selama ini beliau menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim,” jelas Bima Arya.
“Ya memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja,” imbuhnya.
Sebagai informasi, polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran memicu sorotan publik di Kalimantan Timur.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk operasional di daerah.
Rudy menyebut aktivitasnya di Kaltim masih ditopang kendaraan pribadi. Bahkan, menurut dia, kondisi mobil tersebut sudah tidak lagi prima.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Gubernur Kaltim tersebut juga menanggapi polemik yang berkembang dengan nada santai.
“Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda,” sambungnya.
Rudy menjelaskan, kendaraan dinas yang dimaksud memang sudah tersedia, namun ditempatkan di Jakarta. Unit tersebut, diperuntukkan bagi agenda kepala daerah yang bersifat nasional maupun internasional.
Menurut Rudy, posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara meningkat.
Dalam konteks itu, ia menilai fasilitas representatif menjadi bagian dari menjaga citra daerah. “Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ucapnya.
Ia menegaskan kepala daerah tidak sepatutnya menggunakan kendaraan “seadanya” saat menjalankan tugas representatif.
“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
