JAKARTA, 22 September 2025 – VNNmedia – Pemerintah mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp1.960,3 triliun, atau 54,1 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) senilai Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp571,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (22/9), menegaskan bahwa belanja negara diarahkan untuk mendukung program prioritas sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Pada pos BPP, belanja kementerian/lembaga (K/L) telah terealisasi Rp686 triliun atau 59,1 persen dari pagu. Anggaran ini antara lain digunakan untuk program bantuan sosial, meliputi PBI JKN untuk 96,7 juta peserta, PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako untuk 18,3 juta KPM, PIP untuk 11,3 juta siswa, serta KIP Kuliah untuk hampir 896 ribu mahasiswa.
Sementara itu, belanja non-K/L terealisasi Rp702,8 triliun atau 45,6 persen, digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun hingga subsidi energi dan pangan.
Subsidi mengalami peningkatan dibanding tahun 2024, antara lain BBM naik 3,5 persen, LPG 3 kg naik 3,6 persen, listrik bersubsidi naik 3,8 persen, dan pupuk naik 12,1 persen. “Semoga ini terus membantu menggerakkan perekonomian masyarakat,” ujar Suahasil.
Di sisi lain, realisasi TKD mencapai Rp571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh perbaikan tata kelola penyaluran dan kepatuhan daerah dalam memenuhi syarat pencairan.
Meski begitu, belanja daerah tercatat turun 14,1 persen akibat pergantian kepemimpinan serta kebijakan efisiensi.
“APBN terus berupaya menghadirkan belanja yang berkualitas bagi seluruh Indonesia. Belanja negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah, adalah satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegas Wamenkeu.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
