Jakarta, Kamis 07 Agustus 2025-VNNMedia- Akses lahan harusnya juga dijadikan fokus pada subsidi perumahan. Demikian dikatakan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam Diskusi Publik, Rabu kemarin
“Elemen subsidi di seluruh dunia adalah tanah bukan kredit,” ujar Fahri seraya menambahkan pentingnya pengendalian harga dan zonasi tanah oleh pemerintah, sehingga negara dapat memastikan pembangunan hunian rakyat sesuai dengan kepentingan publik, bukan sekedar profit oriented
“Jika tanah dikelola negara dan rumah dijual dengan harga rendah, atau bahkan digratiskan setelah lunas, maka harga rumah akan lebih terjangkau bagi masyarakat,” terang Fahri
Adapun terkait program perumahan, Fahri menjelaskan bahwa Kementerian PKP mempunyai tiga program utama yaitu renovasi 2 juta rumah, pembangunan 1 juta rumah baru, penataan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal
Renovasi 2 juta rumah akan dimulai pada tahun anggaran 2026 dengan alokasi anggaran mencapai Rp43 triliun dan ditujukan untuk masyarakat, khususnya di pedesaan, yang membutuhkan biaya untuk merenovasi tempat tinggalnya agar layak huni
Sementara pembangunan 1 juta rumah dengan melibatkan pihak swasta, terutama untuk restorasi kawasan kumuh dan penyediaan tempat tinggal yang layak di perkotaan
Sedangkan untuk penataan kawasan pesisir -dengan fokus utama berada pada sekitar 10% wilayah pesisir Indonesia- dan pembangunan rumah vertikal, diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan hingga 20 juta unit
Mengenai hunian vertikal, Fahri menekankan pada pentingnya ketersediaan hunian vertikal yang affordable, melalui konsolidasi lahan oleh negara dan skema sewa jangka panjang
sumber: Kompas
Baca Berita Menarik Lainnya Di Google News
