SURABAYA, 3 JUNI 2025 – VNNMedia – Pemprov Jatim terus berkomitmen memberikan kemudahan dan akselerasi sekaligus percepatan kepada Pemerintah Kab/Kota di Jatim dalam proses pembentukan, pengelolaan dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) di daerahnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan Pemprov Jatim terus berkomitmen memberikan kemudahan dan akselerasi sekaligus percepatan kepada Pemerintah Kab/Kota di Jatim dalam proses pembentukan, pengelolaan dan pengembangan KD/KMP di daerahnya.
“Ini sebagian upaya percepatan dari Kanwil Hukum dan Pemprov Jatim program prioritas nasional Koperasi Merah Putih. Wajib terbentuk secepatnya agar nanti 12 Juli bisa dilaunching Presiden. Tentu ada beberapa persoalan yang muncul namun tidak menjadi penghalang bagi kita melakukan percepatan,” kata Adhy saat menghadiri Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperkada Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak se-Jawa Timur di Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan No.110 Surabaya, Selasa (3/6/2025).
Secara khusus, Adhy menyampaikan kegiatan ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih atau KD/KMP.
“Alhamdulillah ini ikhtiar semua mulai dari SOP kita perbaiki dan percepat. Dari mulai ketersediaan anggaran SABH sampai biaya Notaris kita diskusikan supaya bisa diakselerasi,” imbuhnya.
Oleh karena itu, kata Adhy, pembentukan Perkada sebagai landasan hukum menjadi hal yang penting dalam memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di Desa/Kelurahan dalam pembentukan Koperasi Merah Putih.
Terlebih, saat ini dari 8.494 Desa/Kelurahan di Jatim, telah diterbitkan 3.904 akta badan hukum Koperasi Desa Merah Putih.
“Alhamdulillah sudah 3.904 yang sudah berbadan hukum. Ada 4 Kab/ Kab Kota yang sudah 100 persen SABH di antaranya Nganjuk, Sidoarjo, Kota Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan. Ada 36 Kab/Kota yang sudah 100 persen Musdes,” ujarnya.
Menurut Adhy, pembentukan koperasi KD/KMP di Jatim terus didorong sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan melalui sinergi antara Pemda, akademisi, sektor swasta dan masyarakat.
“Sinergi dan kolaborasi dari semua pihak menjadi kunci suksesnya KD/KMP. Tentu kita semua optimis koperasi ini jadi solusi konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” sambungnya.
Presiden Prabowo, lanjut Adhy, mengamanatkan perlunya pembentukan KD/KMP melalui pendirian, pengembangan atau revitalisasi koperasi pada Desa/Kelurahan.
Yang mana hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mengamanatkan kepada Menteri, Kepala Lembaga terkait dan jajaran Pemda untuk mengambil langkah komprehensif, terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis dan percepatan pembentukan 80.000 KD/KMP.
“Ini juga diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tanggal 7 Mei 2025, dimana Kepala Daerah diminta melakukan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembentukan KD/KMP khususnya melalui pembentukan instrumen hukum,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Haris Sukamto menyampaikan percepatan pembentukan KD/KMP harus segera dilakukan dengan berkolaborasi dengan Kepala Daerah Kab/Kota di Jatim.
“Kepada Kepala Daerah Kab/Kota mari kita bersama-sama menyelesaikan target nasional menyukseskan pembentukan KD/KMP di Jatim. Mari bekerja bersama, kita butuh akselerasi dalam tempo waktu yang singkat supaya melakukan pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperkada,” tambahnya.
Menurutnya, prestasi Jatim memimpin nasional dalam pengesahan Koperasi Merah Putih harus terus dipertahankan. Agar komitmen mendorong kemandirian bangsa dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
