JAKARTA, 18 SEPTEMBER 2024 – VNNMedia – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima dana insentif fiskal senilai Rp6,2 miliar. Dana tersebut diserahkan Wapres RI kepada Penjabat (Pj.) Gubernur Jatim Adhy Karyono dalam Rakor Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dan Penyerahan dana Insentif Fiskal di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Pj. Gubernur menyampaikan, penerimaan dana insentif fiskal ini menunjukkan desain kebijakan strategis program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim sudah on the track.
Insentif fiskal ini disebutnya akan dipergunakan untuk memperkuat penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin. Terutama untuk mempercepat pencapaian target zero kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
“Hari ini kita mendapatkan penghargaan terhadap penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim yang penurunannya sangat signifikan. Tahun 2024 kita sesuaikan dengan target nasional mendekati 0 persen. Insyaallah Jatim dengan strategi kebijakan yang diterapkan sesuai aturan, kita bisa mencapai itu,” kata Adhy.
Pemprov Jatim telah mampu menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,74 persen poin dalam kurun waktu tahun 2020-2024.
“Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024 tercatat, pada tahun 2020 kemiskinan ekstrem Jatim mencapai 4,40 persen atau 1.812.210 jiwa penduduk. Sementara per Maret 2024, kemiskinan ekstrem Jawa Timur berada di angka 0,66 persen atau 268.645 jiwa penduduk,” ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa resep di balik kesuksesan Jatim mampu menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan mengurangi beban pengeluaran. Lalu meningkatkan penghasilan dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Selain itu juga adanya keterlibatan pilar-pilar kesejahteraan sosial mengentaskan kemiskinan.
Adhy menjelaskan, strategi pertama yaitu memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran. Caranya berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP) dan Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin). Lalu Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Strategi kedua yaitu meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa). Selain itu juga, Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).
“Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE),” jelasnya.
Strategi ketiga mengurangi kantong-kantong kemiskinan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi.
Lebih lanjut, yaitu peran pilar-pilar kesejahteraan sosial mengentaskan kemiskinan di Jatim. Adhy menambahkan pengabdian yang diberikan pilar-pilar sosial membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Utamanya bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga mereka mendapat kesetaraan untuk pemberdayaan ekonomi.
Sementara itu, Wapres RI Ma’ruf Amin mengingatkan kepala daerah agar memaksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Kemudian memastikan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data P3KE, agar intervensi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lansia, dan penyandang disabilitas.
Selain itu, intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial.
“Selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berkinerja baik hingga berhasil mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal tahun ini. Semoga insentif fiskal ini dapat mendorong kinerja lebih baik lagi dan semakin menjangkau kelompok keluarga miskin melalui berbagai program di daerah,” tutupnya.
Wapres RI Ma’ruf Amin mengatakan tahun ini Pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen di Indonesia.
“Kita optimis target ini bisa tercapai. Mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret tahun ini,” kata Wapres.
Di akhir, Wapres menganjurkan agar program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran.
Untuk itu, demi meningkatkan penyasaran program, pemanfaatan Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) terus dioptimalkan.
“Ke depan, sistem penyasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi perlu dikembangkan agar berbagai data yang ada di kementerian/lembaga terhubung satu sama lain,” tutupnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
