Jakarta, Selasa 10 Maret 2026-VNNMedia- Pemerintah tengah merancang skema kredit baru pemilikan rumah subsidi guna mendorong penjualan rumah susun (rusun) yang masih sangat kurang, sejak program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pertama kali diluncurkan pada tahun 2011
Menurut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), negara akan memberikan kelonggaran KPR subsidi hingga 30 tahun untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap hunian vertikal yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah
Seperti diungkap Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), pemberian kelonggaran jangka waktu kredit itu dimaksudkan agar cicilan yang harus dibayar masyarakat menjadi lebih ringan
“Bagaimana itu harus juga menyangkut mendorong daya beli, misalnya salah satunya kan kita desain cicilan 30 tahun, supaya jangka waktunya panjang, supaya cicilannya bisa rendah,” tegasnya pada Hari Senin (9/3), dikutip dari Bisnis.com
Ara menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo. Pemerintah berkewajiban menyelaraskan setiap instrumen kebijakan agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, mengingat regulasi yang berlaku saat ini dinilai belum memberikan dampak berarti pada angka penjualan rumah susun
“Saya katakan tadi, dalam lima tahun terakhir penjualan rumah susun subsidi hanya 140 unit. Artinya apa? Aturan yang ada harus diperbaiki,” pungkasnya
Pernyataan Ara tersebut senada dengan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, yang pada Januari lalu melaporkan bahwa pihaknya hanya menyalurkan 638 unit rusun sepanjang tahun 2011 hingga 2025
“Iya, (hanya laku 3) di 2025. Kan dari 2011 sebenarnya kan FLPP itu tidak hanya rumah tapak, tapi juga untuk rusun subsidi. Tapi dari 2011 sampai 2025 kemarin, data kita hanya membiayai sekitar 638 unit,” ujar Heru
baca juga: Mindset Masyarakat Buat BP Tapera Sulit Salurkan Rusun FLPP
Menurut Heri, ada tiga kendala pokok yang menyebabkan penjualan rusun tidak sekencang rumah subsidi, yaitu pola pikir masyarakat, minimnya suplai, tingginya biaya tambahan seperti Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang harus dibayar penghuni
Baca Berita Menarik Lainnya Di Google News
