BI Kucurkan Rp200 Triliun, Burden Sharing dengan Kemenkeu Perkuat Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA, 5 September 2025 — VNNMedia – Bank Indonesia (BI) menggelontorkan dana Rp200 triliun melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder untuk mendukung program-program ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini dijalankan melalui mekanisme burden sharing bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, pembagian beban bunga SBN antara BI dan Kemenkeu dilakukan untuk meringankan pembiayaan program strategis dalam Asta Cita, seperti perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Melalui burden sharing, masing-masing pihak menanggung 50 persen bunga pembiayaan. Untuk perumahan rakyat, beban efektifnya 2,9 persen, sedangkan untuk koperasi 2,15 persen,” jelas Perry usai rapat kerja bersama DPD RI, Selasa (2/9/2025).

Perry menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi moneter ekspansif BI yang juga mencakup penurunan BI Rate sebanyak 125 basis poin sejak September 2024, dari 6,25 persen menjadi 5 persen.

Dampaknya, imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun turun dari 7,26 persen menjadi sekitar 6,3 persen, sehingga beban fiskal pemerintah ikut berkurang.

Formula Burden Sharing dan Dampaknya

Melalui mekanisme burden sharing, BI dan Kemenkeu menanggung beban bunga SBN secara proporsional, masing-masing sebesar 50 persen. Sebagai contoh, untuk pembiayaan perumahan rakyat, beban bunga efektif mencapai 2,9 persen bagi masing-masing pihak, sedangkan untuk Koperasi Desa Merah Putih hanya sekitar 2,15 persen.

Perry menjelaskan, formula burden sharing ini dihitung dari bunga SBN tenor 10 tahun, dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan, lalu dibagi dua antara BI dan Kemenkeu. “Ini adalah bentuk nyata sinergi pemerintah dan BI dalam mendukung ekonomi kerakyatan dan menjaga stabilitas keuangan,” tegasnya.

Selain pembelian SBN, BI juga telah menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebanyak lima kali sejak September 2024, dengan total penurunan 125 basis poin (bps), dari 6,25 persen menjadi 5 persen. Penurunan ini berdampak pada imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun yang turun dari 7,26 persen pada Januari 2025 menjadi sekitar 6,3 persen saat ini.

“Turunnya suku bunga dan yield SBN ini membantu meringankan beban fiskal pemerintah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata Perry.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik kelanjutan kebijakan burden sharing ini. Menurutnya, kolaborasi erat antara BI dan Kemenkeu sangat penting untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif.

“Dengan pembiayaan berbunga rendah, misalnya untuk Koperasi Desa Merah Putih, masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar karena biaya pinjaman menjadi lebih terjangkau,” jelas Sri Mulyani.

Baca Berita Menarik Lainnya di Google News