JAKARTA, 9 APRIL 2026 – VNNMedia – Pemerintah menegaskan optimisme terhadap ketahanan perekonomian nasional di tengah dinamika global, mulai dari konflik geopolitik hingga fluktuasi harga energi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam rapat tersebut, pemerintah melakukan evaluasi kinerja sekaligus memperkuat konsolidasi lintas kementerian dan BUMN guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 tercatat sebesar 5,39%, menempatkan Indonesia di posisi kedua di antara negara G20, di bawah India.
“Struktur ekonomi kita juga solid, konsumsi rumah tangga menyumbang 54% terhadap PDB,” ujarnya.
Dari sisi ketahanan pangan, produksi beras pada 2025 mencapai 34,7 juta ton dengan stok cadangan beras pemerintah di Badan Urusan Logistik (Bulog) per April 2026 sebesar 4,6 juta ton.
Sementara itu, tekanan global akibat konflik di Timur Tengah mulai mereda dalam jangka pendek. Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan, dengan WTI berada di kisaran USD96,7 per barel dan Brent di USD95,23 per barel.
Kinerja fiskal juga menunjukkan tren positif. Hingga akhir kuartal I-2026, penerimaan pajak tumbuh 14,3% menjadi Rp462,7 triliun. Di sisi lain, aktivitas industri masih ekspansif dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur pada Maret 2026 berada di level 50,1.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis, salah satunya implementasi biodiesel B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026. Program ini diperkirakan mampu menghemat anggaran hingga Rp48 triliun.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan rasio utang di kisaran 40% dari PDB serta defisit anggaran tetap di bawah 3%.
Dari sisi indikator makro lainnya, kepercayaan konsumen masih berada di level optimistis dengan indeks 125,2. Cadangan devisa juga kuat di posisi USD151,9 miliar, setara pembiayaan enam bulan impor.
“Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 diperkirakan tetap solid, bisa mencapai atau bahkan di atas 5,5 persen,” kata Airlangga.
Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia melalui kebijakan triple intervention. Selain itu, kerja sama bilateral currency swap juga diperluas dengan sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, hingga Korea Selatan.
Di sektor energi dan transportasi, pemerintah juga menahan dampak kenaikan harga avtur dengan kebijakan PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 11% selama dua bulan. Langkah ini berhasil menjaga kenaikan harga tiket pesawat domestik di kisaran 9%–13%.
Pemerintah juga memastikan kenaikan biaya energi tidak berdampak pada ongkos haji. Bahkan, biaya haji tahun ini turun sekitar Rp2 juta per jemaah, dengan subsidi mencapai Rp1,77 triliun dari APBN untuk sekitar 220 ribu jemaah.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia tetap tangguh dan mampu menghadapi tekanan global, sekaligus menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
