SURABAYA, 8 MARET 2026 – VNNMedia – Di peta besar pembangunan Indonesia tahun 2026, kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran tektonik dalam cara negara membelanjakan uang rakyat. Istilah “Politik Piring Makan” bukan lagi sekedar sindiran, melainkan refleksi dari pergeseran anggaran yang sangat ekstrem.
Jika kita membandingkan angka-angka di APBN 2026, terlihat jelas bahwa daya pikat elektoral telah memenangkan pertarungan melawan urgensi struktural.
Mari kita bicara data. Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp335 triliun setara dengan membangun hampir 3.000 kilometer jalan tol trans-pulau atau melistriki seluruh desa terpencil di Indonesia hingga sepuluh kali lipat.
Namun, pemerintah memilih rute “masuk ke perut” daripada “membangun jalur”. Mengapa? Karena secara teknokratis, membangun infrastruktur di daerah 3T adalah lubang hitam anggaran: biayanya mahal, medannya sulit, dan yang paling krusial bagi politisi adalah bahwa jumlah suara elektoralnya hanya sedikit.
Di sinilah letak ironi sujudnya Bupati Nias Utara. “Kami sudah capek miskin,” teriak sang Bupati. Kalimat ini adalah spoiler bagi film panjang berjudul “80 Tahun Merdeka tapi Masih Gelap Gulita”.
Ia bersujud di atas lantai yang dibiayai negara, memohon sisa-sisa remah dari anggaran Rp2,5 triliun milik Kemendes PDT. Anggaran itu harus dibagi untuk puluhan ribu desa, sementara di saat yang sama, satu program makan siang mendapatkan alokasi 134 kali lipat lebih besar.
Pergeseran ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar: listrik, air bersih, dan jalan, telah tergeser dari kasta “kebutuhan primer negara” menjadi sekedar “latar belakang” yang bisa ditunda.
Secara politik, menurut diskusi warung kopi, MBG dan Kopdes Merah Putih adalah mesin pemanen suara yang jenius untuk menyongsong Pemilu 2029 dan 2031. Bayangkan, dengan 35.000 Satuan Pelayanan Gizi dan 80.000 koperasi desa, pemerintah telah membangun “birokrasi paralel”. Ini bukan lagi sekedar program sosial, melainkan posko pelayanan publik yang hadir di depan pintu rumah warga setiap hari.
Jika jalan rusak, warga mungkin menyalahkan bupati; tapi jika anak mereka makan gratis, mereka akan berterima kasih pada “Pusat”. Inilah branding politik paling efektif yang pernah ada dalam sejarah pembangunan kita.
Namun, ada harga mahal yang harus dibayar dari efisiensi elektoral ini. Kita sedang menciptakan “Negara Dalam Kegelapan yang Kenyang”. Kita memberikan asupan protein terbaik bagi anak-anak di Nias Utara atau Papua, namun membiarkan mereka tetap belajar menggunakan lampu teplok.
Kita menguatkan otot mereka dengan susu harian, namun jalan menuju sekolah mereka tetap berupa kubangan lumpur sedalam lutut. Pembangunan kita menjadi asimetris: maju secara biologis, namun purba secara infrastruktur.
Politik “Piring Makan” telah berhasil menggeser paradigma pembangunan dari Capital Expenditure (belanja modal fisik) menjadi Social Expenditure (belanja sosial) yang “populis”.
Bagi para penghuni wilayah 3T, kenyataan ini adalah sebuah horor yang dibungkus dalam kemasan gizi. Mereka sadar bahwa dalam kalkulasi elektoral, satu suara di pelosok Nias tetaplah satu suara, namun biaya untuk mendatangkan aspal ke sana jauh lebih mahal daripada mengirimkan sekotak susu.
Sujud sang Bupati akhirnya menjadi simbol bagi kita semua: bahwa di masa depan, keadilan tidak lagi diukur dari meratanya aspal, melainkan dari seberapa patuh daerah mengikuti ritme politik pusat demi mendapatkan jatah dari piring perjamuan nasional.
Kita mungkin akan memiliki generasi yang cerdas dan sehat, namun mereka akan tetap terisolasi di desa-desa yang gelap, menonton kemajuan Jakarta melalui layar ponsel yang baterainya diisi dari genset tetangga yang berisik.
Di tengah drama sujud dan piring makan ini, kita patut bertanya: di mana suara para penghuni gedung kura-kura di Senayan? Sebagai “Wakil Rakyat”, mereka seharusnya menjadi konduktor keadilan bagi seluruh pelosok negeri.
Namun, dalam kalkulasi APBN 2026, mereka tampaknya lebih memilih menjadi “Wakil Dapil” (Daerah Pemilihan) yang pragmatis.
Warung kopi punya pendapat, nampaknya bagi mereka, memperjuangkan aspal di Nias Utara, yang suaranya hanya segelintir, tidak semanis mengamankan jatah bantuan pangan di wilayah padat pemilih yang bisa menjamin kursi mereka di 2029.
Parlemen kita kini tak ubahnya seperti penonton di barisan terdepan teater; mereka melihat bupati bersujud seolah itu adalah pertunjukan seni, lalu kembali sibuk mengetok palu untuk program-program yang paling laku dijual saat kampanye. Dan tentu tidak lupa untuk terus mengusulkan uang pensiun seumur hidup.
Oleh : Hadipras
Ketua Dewan Pakar PWI Jatim
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
