Ponorogo, 28 Juli 2025, VNNMedia – Pemerintah Kabupaten Ponorogo mendapatkan support dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya untuk mencegah pernikahan dini meskipun di Ponorogo dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.
Unair menyertakan Profesor Violeta Schubert, dari University of Melbourne yang selama ini tergabung dalam tim peneliti sosial Unair melalui program pengabdi masyarakat (PPM) dalam forum diskusi bertajuk “Kemitraan Multisektoral Berbasis Interactive Governance dalam Pencegahan Pernikahan Dini” yang berlangsung di serambi belakang Pringgitan, rumah dinas Bupati Sugiri Sancoko.
Bupati Sugiri Sancoko menyampaikan bahwa dalam mencegah pernikahan dini di Ponorogo, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bersinergi kuat. “Kami ingin generasi muda Ponorogo tumbuh menjadi pribadi yang berdaya, sehat, dan mampu mengambil keputusan secara sadar serta bijak tentang masa depan mereka,” ujar Kang Giri seeprti dalam siaran tertulisnya, Senin (28/7/2025).
DPPKB selama ini memperkuat edukasi di tingkat remaja dan keluarga melalui 16 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Selain itu, mendirikan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Generasi Berencana (PIK-R Genre) di desa-desa. Ada pola program Bina Keluarga Remaja yang membekali pengetahuan orang tua agar mendukung anak menunda pernikahan.
“Dinkes bekerja sama dengan dinas pendidikan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja yang juga mengintegrasikan pendidikan karakter, layanan konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. “Upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan secara keroyokan yang lahir dari pemahaman mendalam atas dinamika sosial masyarakat,” jelasnya.
Violeta Schubert mengatakan pernikahan dini merupakan gejolak sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya dari faktor ekonomi. Penting sekali memahami realitas lokal yang terjadi di masyarakat karena pernikahan dini adalah hasil dari kompleksitas sosial yang berkaitan dengan struktur keluarga, pola pikir masyarakat, ketimpangan gender, akses informasi dan pendidikan, hingga norma budaya serta agama.
Dia juga menjelaskan bahwa faktor internal masyarakat lebih dominan dibandingkan tekanan eksternal. Intervensi dari lembaga internasional seperti UNICEF atau UNESCO sekalipun, hanya akan efektif jika disesuaikan dengan konteks lokal. “Apa yang terjadi di Ponorogo tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan daerah lain. Kita perlu memahami nilai-nilai dan praktik yang hidup di masyarakat, bukan sekadar menerapkan standar dari luar,” jelasnya.
Sulikah Asmorowati, perwakilan PPM Unair, mengusulkan sejumlah strategi berkelanjutan. Di antaranya, pembentukan gugus tugas agar upaya pencegahan pernikahan dini lebih terarah dan terkoordinasi. Selain itu, pengembangan sistem data terpadu satu pintu sehingga pemantauan dan evaluasi kasus berjalan secara menyeluruh. “Kolaborasi dengan aktor lokal di tingkat desa juga sangat krusial, karena mereka memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial masyarakat setempat,” jelasnya.
Strategi lainnya adalah memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi ke kurikulum lokal untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman remaja sejak dini. Bersamaan itu, penerapan program insentif ekonomi bagi keluarga rentan agar pernikahan dini tidak lagi menjadi pilihan yang dianggap sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi. “Namun seluruh strategi tidak akan memberikan dampak signifikan tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan kolaborasi yang inklusif dari semua pihak,” tambah Sulikah.
