SURABAYA, 13 MARET 2025 – VNNMedia – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan bahwa BUMDesa bisa mengambil peran penting dalam program prioritas pemerintah. Salah satunya MBG.
Menurut Khofifah BUMDesa tak hanya menjadi pilar ketahanan pangan. Lebih dari itu yakni kedaulatan pangan yang merupakan salah satu kunci utama membangun kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan BUMDesa di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi hal yang sangat penting.
“BUMDesa harus menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas bagi masyarakat. Ini sejalan dengan visi besar kita dalam mendukung program MBG dan mewujudkan kedaulatan pangan di Jatim,” ujar Khofifah saat menjadi keynote speaker pada acara kick-off Program dan Pelatihan Mitra Klinik BUMDesa Jatim di Surabaya, Kamis (13/3/2025).
Khofifah juga menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan hanya tentang ketersediaan, tetapi juga kualitas dan aksesibilitas. Hal tersebut harus dikaitkan dengan upaya peningkatan gizi masyarakat, khususnya melalui Program MBG yang menjadi prioritas nasional.
Khofifah menambahkan, keberhasilan BUMDesa dalam sektor pangan tidak hanya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Tetapi juga memperkuat daya saing Jawa Timur sebagai daerah penghasil pangan unggulan.
“Kita harus memastikan bahwa pangan yang tersedia tidak hanya cukup, tetapi juga mudah diakses oleh masyarakat dengan harga yang wajar. BUMDesa bisa menjadi solusi untuk mendistribusikan bahan pangan dengan harga yang lebih stabil,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah juga menyoroti pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian sebagai upaya memperkuat posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha desa, dan komunitas petani, diharapkan BUMDesa dapat lebih mandiri serta berkontribusi dalam penyediaan pangan berkualitas.
“Desa adalah tulang punggung kedaulatan pangan kita. Jika desa kuat, maka negara juga akan kuat. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa BUMDesa memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjadi penggerak utama dalam produksi dan distribusi pangan yang berkualitas,” tuturnya.
Di sisi lain, BUMDesa juga didorong untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan akademisi, guna memperkuat ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghadirkan inovasi dalam pengelolaan pangan serta mempercepat pengembangan ekonomi berbasis desa.
Berdasarkan data Desa Center Jawa Timur per 31 Desember 2024, sebanyak 6.756 BUMDesa telah terbentuk, serta 11.251 unit usaha BUMDesa diseluruh daerah di Jawa Timur. Adapun BUMDesa Bersama (Bumdesma) di Jatim yang sudah berbadan hukum berjumlah 413 Bumdesma.
Untuk itu, sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi BUMDesa yang bergerak di sektor ketahanan pangan. Dukungan ini meliputi akses permodalan, bantuan alat dan teknologi pertanian, serta pembinaan berkelanjutan agar BUMDesa dapat berkembang secara optimal.
“Pemprov Jatim sejak tahun 2020-2025 telah memberikan stimulan usaha kepada 940 BUMDesa senilai Rp78,96 miliar. Juga kepada 538 Desa Mandiri sejak tahun 2021-2025 telah kita berikan stimulus sebesar Rp53,8 miliar,” terangnya.
Khofifah juga mengatakan, Pemprov Jatim sendiri dalam mewujudkan Jatim Sejahtera, melalui program Desa Berdaya menuju Desa Mandiri telah membuahkan hasil luar biasa. Terbukti, tahun 2024 Jatim mampu memiliki jumlah desa Mandiri tertinggi secara nasional sebanyak 4.019 desa, berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT nomor 400 tahun 2024.
Untuk program pemberdayaan usaha desa 2025-2029, kata Khofifah, Jawa Timur memfokuskan sembilan aspek. Yakni BUMDesa Sigap, Jatim Fast, Klinik BUMDesa, Pendampingan Kewirausahaan Desa (Pandawa), Jatim Puspa Plus, Desa Berdaya, Sinando, Jatim Festa dan yang terakhir Pakasi.
Dalam kesempatan ini, Khofifah juga mengapresiasi inisiatif Yayasan Kita Indonesia Penggerak (KIP Foundation) yang berperan aktif dalam pengembangan BUMDesa di Jawa Timur. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, komunitas, dan dunia usaha sangat diperlukan dalam mewujudkan desa yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
Gubernur Khofifah optimistis bahwa melalui kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, BUMDesa dapat menjadi ujung tombak dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, model pemberdayaan desa berbasis pangan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun kemandirian ekonomi desa.
Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah secara langsung menyerahkan bantuan keuangan khusus dari Pemprov Jatim masing-masing sebesar Rp100 juta kepada 10 Desa penerima program.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Budi Sarwoto mengatakan, program pemberdayaan BUMDesa merupakan salah satu fokus Pemprov Jatim dalam upaya peningkatan perekonomian desa.
Terdapat tiga kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program BUMDesa Sigapp yaitu mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Peran BUMDesa membangun cadangan pangan melalui rukun pangan BUMDesa.
Perwakilan Sampoerna Untuk Indonesia Kukuh Dwi Kristanto mengatakan, program dan pelatihan Mitra Klinik Bumdes ini merupakan wujud komitmen dalam mendukung ekonomi Jatim melalui motor pengerak dari ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat desa.
Program dan pelatihan ini diharapkan dapat menjadi solusi tukar pikiran demi kemajuan desa dalam mendukung program pemerintah di antaranya mewujudkan program ketahanan pangan.
“Kami yakin peran pendamping Bumdesa ini akan mendorong SDM dan Kemandirian Ekonomi Desa,” tandasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
