Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025-VNNMedia- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap bahwa Indonesia saat ini dihadapkan dengan tiga kategori backlog perumahan
Pertama, backlog rumah tidak layak huni yang diperkirakan mencapai 20 juta unit. Menurut Fahri, backlog kategori ini mempunyai banyak persoalan, salah satu yang terbesar adalah sanitasi yang buruk dan pada umumnya terjadi di wilayah pedesaan
Kedua, backlog hunian di perkotaan yang diproyeksikan tembus hingga 10 juta unit, dimana masyarakat belum memiliki rumah
Ketiga, backlog sekitar 6 juta unit dimana masyarakat tidak memiliki rumah dan tinggal di rumah tidak layak huni, yang menjadi sumber kawasan kumuh
Fahri menegaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait program 3 juta rumah adalah penataan dan renovasi 2 juta rumah di pedesaan. Porsi besar pada kegiatan renovasi rumah menjadi layak huni, diberikan oleh pemerintah karena banyaknya permintaan akan hal tersebut
Ia menyebut biaya renovasi rumah berasal dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp21,8 juta per unit
Ditegaskan oleh oleh politikus partai Gelora itu, bahwa pemerintah akan bertanggung jawab terhadap suplai tanah dan perizinan sedangkan untuk konstruksi, pemerintah mengupayakan untuk mencari teknologi pembangunan hijau yang murah
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 pada hari Jumat pekan lalu, mengumumkan bahwa RAPBN untuk TA 2026 hanya mengalokasikan Rp8,6 triliun untuk mendukung renovasi 373.939 unit rumah melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
sumber: Bisnis.com
Baca Berita Menarik Lainnya Di Google News
