Jakarta, Sabtu 02 Agustus 2025-VNNMedia- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa data pemerintah daerah harus menjadi acuan bagi proyek pemerintah pusat
Untuk itulah, menurut Fahri diperlukan data daerah yang akurat agar proyek pusat dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Menurutnya seluruh perencanaan proyek pusat adalah berasal dari data pemda, karena pemdalah yang dianggap lebih mengerti dan paham kondisi masyarakatnya
“Pemerintah pusat tidak mengenal rakyat. Yang mengenal rakyat lebih baik adalah pemerintah daerah, apalagi Ketua RT. Siapa yang lagi sakit, siapa suami istri yang sedang bertengkar, itu pemerintah lokal yang lebih mengerti,” kata Fahri pada hari ini
Lebih lanjut, Fahri menyoroti sejumlah proyek pusat yang mangkrak pelaksanaannya karena tidak berdasarkan data dan verifikasi oleh pemda sehingga menjadi tidak tepat sasaran. “Kalau bawa proyek ngedrop, kadang didrop di tempat yang salah, akibatnya mangkrak, tidak diteruskan. Itu tidak boleh kita lakukan lagi.”
Pada Juni lalu, Fahri mengungkapkan program Kementerian PKP untuk merenovasi 1.300 rumah di kawasan pesisir, yang bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
“Kami bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memprioritaskan daerah pesisir. Sebagaimana diketahui di Indonesia ada hampir 13 ribu daerah pesisir yang perlu direnovasi, kompleks, pemukiman,” kata Fahri
Fahri menambahkan sesuai instruksi Presiden Prabowo, dari 1.300 yang direnovasi, 1.000 dikerjakan oleh Kementerian KKP, sementara sisanya dikerjakan oleh Kementerian PKP
sumber: Antara/Bisnis.com
Baca Berita Menarik Lainnya Di Google News
