SURABAYA, 31 MARET 2026 – VNNmedia – Pemerintah pusat tengah mengkaji kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan opsi satu hari kerja dari rumah setiap pekan. Kebijakan ini diarahkan untuk efisiensi energi, mengurangi kemacetan, sekaligus menjaga produktivitas kerja.
Menanggapi wacana tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Presiden RI, Prabowo Subianto. “Untuk WFH kita masih menunggu arahan dari Presiden,” ujar Eri, Senin (30/3/2026).
Eri menjelaskan, selama ini Pemerintah Kota Surabaya tidak menerapkan skema WFH, melainkan Work From Anywhere (WFA). Dalam praktiknya, aparatur bekerja lebih dekat dengan masyarakat melalui Balai RW yang tersebar di berbagai wilayah.
Menurutnya, konsep WFA tersebut justru membuat pelayanan publik lebih efektif karena pegawai tidak terpusat di kantor, melainkan hadir langsung di tengah warga.
“Kalau di Surabaya, pegawai tidak harus di kantor. Secara administratif kantor tetap di Balai Kota, tapi aktivitas pelayanan banyak dilakukan di Balai RW,” jelasnya.
Ia menilai pendekatan ini memberikan fleksibilitas sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik karena jarak antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih dekat.
Terkait kebijakan ke depan, Eri menyebut Pemkot Surabaya akan mengikuti keputusan pemerintah pusat. Namun, ia menekankan bahwa tujuan utama kebijakan seperti WFH maupun WFA adalah untuk efisiensi, khususnya penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Sebagai langkah alternatif, Pemkot Surabaya juga mempertimbangkan kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN. Skema ini pernah diterapkan sebelumnya, di mana pegawai diwajibkan tidak menggunakan kendaraan pribadi pada hari tertentu. “Kami bisa dorong ASN menggunakan transportasi umum untuk mendukung penghematan energi,” ujarnya.
Eri juga menyoroti kondisi domisili ASN yang tidak seluruhnya tinggal di Surabaya, melainkan ada yang berasal dari daerah sekitar seperti Sidoarjo dan Gresik. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kerja yang efisien dan realistis.
Terkait kemungkinan penentuan hari WFH, termasuk opsi hari Jumat, ia menyebut masih menunggu keputusan final dari pemerintah pusat. Namun, Pemkot Surabaya cenderung menghindari penerapan di hari yang berdekatan dengan libur agar kinerja tetap optimal.
Meski demikian, Eri menegaskan bahwa jika pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan secara nasional, maka seluruh daerah, termasuk Surabaya, akan mengikuti aturan tersebut.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
