SURABAYA, 8 APRIL 2026 – VNNMedia – Gelar sarjana, yang dahulu dipandang sebagai “paspor” emas menuju kemakmuran dan stabilitas kelas menengah, kini tengah mengalami devaluasi makna yang menyesakkan.
Laporan terbaru dari LPEM FEB UI awal tahun 2026 ini mengungkap fakta yang mengusik nurani: lebih dari 4 juta lulusan S1 di Indonesia menerima upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Hal ini mencakup 10.81% dari total lulusan S1.
Angka ini bukan sekedar statistik; ini adalah jeritan dari ruang-ruang kantor dan sudut-sudut kota tentang sebuah janji kesejahteraan yang tak kunjung tunai.
Fenomena ini memicu lahirnya kelompok baru yang sering disebut sebagai “Precariat” terdidik (gabungan dari kata “precarious” -tidak stabil, tidak pasti- dan “proletariat” -kelompok pekerja-).
Precariat biasanya merujuk pada orang-orang yang bekerja dalam kondisi:
- Kontrak kerja yang tidak stabil atau sementara
- Gaji rendah dan tidak mencukupi
- Tidak ada jaminan sosial atau asuransi
- Tidak ada kesempatan untuk berkembang atau meningkatkan karier
Mereka adalah individu-individu dengan kualifikasi akademik mumpuni, namun terjebak dalam kerentanan ekonomi yang akut. Status mereka “kerah putih”, namun dompet mereka seringkali lebih tipis dari pekerja teknis di lapangan.
Inilah ironi pendidikan tinggi kita: investasi waktu, biaya, dan air mata selama empat tahun di universitas seringkali hanya berujung pada pekerjaan administratif atau sektor pelayanan dengan daya tawar yang sangat lemah.
Di balik fenomena ini, terdapat beberapa “penyakit” struktural yang saling berkelindan:
Pertama, Hantu Deindustrialisasi Dini. Indonesia sedang menghadapi kenyataan pahit di mana sektor manufaktur—yang seharusnya menjadi tulang punggung penyerap tenaga kerja terdidik—justru menyusut sebelum kita mencapai kematangan ekonomi.
Hilangnya “tangga” industri ini memaksa para sarjana melompat langsung ke sektor jasa yang bersifat low-value added. Akibatnya, terjadi penumpukan lulusan S1 di sektor-sektor yang tidak membutuhkan keahlian tinggi, sehingga upah pun ditekan hingga batas minimal.
Kedua, Ledakan Sektor Informal dan Ekonomi “Gig”. Keterbatasan lapangan kerja formal membuat jutaan sarjana terlempar ke ekosistem informal. Dari pengemudi ojek daring hingga pekerja lepas tanpa kontrak, mereka bekerja tanpa jaring pengaman sosial dan tanpa standar upah yang pasti.
Di sini, ijazah S1 seolah hanya menjadi hiasan dinding, sementara kenyataan di lapangan menuntut mereka bertahan hidup dalam ketidakpastian.
Ketiga, makin ciutnya Kelas Menengah dan Melemahnya Daya Beli. Dampak sistemiknya sangat nyata terhadap struktur sosial kita. Kelas menengah Indonesia—yang seharusnya menjadi penggerak utama konsumsi domestik—kini tengah “terhimpit” (the squeezed middle).
Dengan pendapatan yang pas-pasan UMK, para sarjana ini kehilangan kemampuan untuk melakukan konsumsi strategis seperti investasi properti atau tabungan masa depan.
Hal ini menciptakan stagnasi ekonomi; bagaimana bangsa ini bisa melompat menjadi negara maju jika kelompok paling produktifnya hanya mampu membiayai kebutuhan pokok harian?
Pada akhirnya, kita harus bertanya: untuk apa kuliah tinggi-tinggi jika struktur ekonomi kita hanya mampu menghargai nalar terdidik dengan upah yang bahkan lebih rendah dari buruh kasar?
Kita seringkali didorong untuk mengejar pendidikan formal seolah-olah ijazah adalah jimat keberuntungan. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Mungkin, tantangan terbesar bagi 4 juta sarjana berupah rendah ini bukan hanya soal kurangnya lapangan kerja, melainkan adanya anomali sosiopolitik yang kian lazim di “Negeri Konoha”.
Di sana, sementara para sarjana asli berdarah-darah mempertahankan logika dan integritas akademik demi gaji di bawah UMK, kita justru sering disuguhi tontonan jenaka: mereka yang lihai berselancar dengan modal ijazah yang “diragukan” keasliannya—atau bahkan palsu—justru dengan mulus melenggang menduduki jabatan-jabatan tinggi nan basah.
Jika di puncak struktur kekuasaan saja kejujuran akademik bisa ditukar dengan koneksi dan kompromi, maka jangan salahkan jika jutaan sarjana di akar rumput mulai merasa bahwa bangku kuliah hanyalah ruang tunggu panjang menuju ketidakpastian.
Tanpa pembenahan etika dan struktural, ijazah asli hanya akan menjadi lembaran kertas penyedap duka, sementara “ijazah siluman” yang ceritanya tidak habis-habis, tetap menjadi kunci sakti menuju puncak kasta.
Penulis : Hadipras
Ketua Dewan Pakar PWI Jatim
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
