SURABAYA, 18 SEPTEMBER 2024 – VNNMedia – Sektor energi menjadi salah satu sektor prioritas pada periode kelima Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Terkait Hal tersebut, KPPU Wilayah IV adalah mendorong pemerintahan yang baru untuk berani menempuh langkah peralihan subsidi gas LPG 3 Kg kepada pembangunan jaringan gas (jargas) kota.
Selain itu juga secara bertahap mengurangi alokasi subsidi untuk wilayah yang akan dibangun jargas tersebut. KPPU mensinyalir realisasi jargas sampai dengan tahun 2024 hanya mencapai 20 persen dari target APBN.
“Oleh karena itu sangat penting untuk menggantikan subsidi dan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mendistribusikan gas LPG yang diperkirakan mencapai Rp 830 triliun. Salah satunya dengan mengoptimalkan jargas kota,” ungkap Kepala Kantor Wilayah IV KPPU, Dendy Rakhmad Sutrisno.
Berdasarkan informasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Potensi Gas di Jawa Timur mencapai 2.983 billion kubik feet (cadangan terbukti). Rata-rata produksi pada tahun 2024 sebesar 733 MMSCFD. Diprediksi sampai dengan tiga tahun kedepan Jatim mengalami surplus produksi gas bumi lebih kurang 200 MMSCFD.
Penetrasi penyediaan jargas untuk segmen rumah tangga masih jauh dari optimal. Terbukti dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, baru 12 kabupaten/kota yang telah memiliki jargas. Yaitu Kab Bojonegoro, Kab Lamongan, Kab Gresik dan Kab Jombang.
Lalu Kota Mojokerto, Kab Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kota Pasuruan. Selanjutnya yaitu Kab Pasuruan, Kab Lumajang, Kota Probolinggo dan Kab Probolinggo.
Penyedia jargas di wilayah tersebut, dilakukan oleh dua perusahaan, yaitu PT Pertamina Gas Negara (PGN) dan PT Pertagas Niaga. Data PGN menunjukkan jumlah sambungan gas rumah tangga terpasang di 12 kabupaten/kota tersebut diatas mencapai 138.850 sambungan. Sementara tingkat utilisasi jaringan gas aktif sebesar 99,91 persen.
Meskipun demikian bila dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) di 12 kabupaten/kota dimaksud yang mencapai kurang lebih 4.795.963 KK (berdasarkan website Kementerian Dalam Negeri) baru 2,9 persen yang terlayani dengan sambungan gas rumah tangga. Sedangkan apabila dibandingkan dengan jumlah KK di Provinsi Jawa Timur dari sekitar 13.721.605 KK hanya 1,01 persen yang memanfaatkan jargas.
PT Pertagas Niaga baru melayani jargas di dua wilayah, yakni Sidoarjo dan Mojokerto dengan jumlah sekitar 45.382 sambungan.
Penyediaan Jargas saat ini mengandalkan pembiayaan APBN dan PT Pertamina Gas Negara Tbk. Sedangkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta lainnya masih terbatas. Hal ini disebabkan beberapa kondisi. Di antaranya satunya mengenai regulasi alokasi gas, skala keekonomian dan kepastian penggunaan gas.
“Berdasarkan kondisi di atas, maka Jawa Timur pun perlu segera membenahi pemanfaatan surplus gas. Baik melalui optimalisasi jargas bagi segmen rumah tangga maupun segmen pelanggan kecil serta komersial industri,” tutup Dendy.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
