JAKARTA, 18 FEBRUARI 2026 – VNNMedia – Bank Indonesia menancapkan target besar pengembangan QRIS pada 2026. Dengan semangat “Kemerdekaan”, BI membidik 17 miliar transaksi, 45 juta merchant, 60 juta pengguna, serta ekspansi lintas negara ke 8 negara.
Ekonom Senior Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Willy Togi, mengatakan target agresif tersebut disusun berdasarkan kinerja kuat sepanjang 2025. Hingga Desember 2025, QRIS telah digunakan 42,75 juta merchant, dengan 59,53 juta pengguna dan volume transaksi mencapai 15,51 miliar.
“Target 2026 kami rumuskan dalam angka 17-8-4-5. Ini bukan sekadar slogan, melainkan simbol pemberdayaan dan perluasan akses pembayaran digital ke seluruh lapisan masyarakat,” ujar Willy dalam forum Capacity Building Media Jawa Timur 2026 di Bandung, Sabtu (14/2/2026).
Pengembangan QRIS 2026 sepenuhnya mengacu pada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, dengan dua fokus utama: penguatan inovasi dan internasionalisasi.
Target 17 miliar transaksi diarahkan agar QRIS semakin menjadi pilihan utama masyarakat, seiring pertumbuhan eksponensial dalam beberapa tahun terakhir.
Dari sisi akseptasi, BI menargetkan 45 juta merchant, dengan 95 persen berasal dari usaha mikro. Strategi ini menegaskan QRIS bukan sekadar menambah jumlah pengguna, tetapi memperdalam inklusi keuangan di level akar rumput.
Untuk mencapai 60 juta pengguna, BI mengandalkan edukasi dan literasi masif, termasuk menggandeng media sebagai mitra strategis. “Pemberitaan yang konstruktif sangat berperan membangun kepercayaan publik,” tegas Willy.
Selain itu, BI menyiapkan kampanye tematik “QRIS Jelajah Kuliner Indonesia” melalui konsep QRIS Star, yang menampilkan merchant unggulan. Program ini mendorong pelaku usaha tidak hanya menerima pembayaran digital, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan daya saing.
Di level global, BI menargetkan QRIS terhubung dengan 8 negara. Saat ini, kerja sama pembayaran lintas negara telah berjalan dengan Thailand, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Sementara Korea Selatan, China, India, dan Uni Emirat Arab masih dalam tahap penjajakan.
Skema yang digunakan adalah interkoneksi switching antarnegara dengan settlement berbasis Local Currency Transaction (LCT), sehingga memungkinkan konversi langsung mata uang lokal dengan biaya lebih efisien.
“Bukan untuk menyaingi sistem yang sudah ada, melainkan menghadirkan alternatif pembayaran yang lebih murah dan sederhana,” jelas Willy.
Dengan lebih dari 43 juta merchant terstandarisasi, QRIS dinilai memiliki fondasi kuat menuju target 2026. Standar nasional yang seragam, cukup dengan satu kode QR, menjadikan QRIS mudah diadopsi UMKM sekaligus siap melangkah ke panggung internasional.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan jika Pemerintah Kota Surabaya mengharapkan kesadaran bagi warga Surabaya yang mampu secara finansial bisa mendapatkan layanan jaminan Kesehatan dengan mandiri. “Mari kita gotong – royong Bersama. Yang tidak mampu dipegang pemerintah, tapi yang mampu saya doakan tambah kaya, tambah rezekinya,” ujar Wali Kota Eri.
Dalam Waktu dekat, kata Wali Kota Eri Cahyadi, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan konfirmasi ulang warga Surabaya yang masuk ke dalam keluarga miskin, pra sejahtera dan sejahtera saat pelaksanaan Kampung Pancasila. Dari hal tersebut, nantinya bagi warga Surabaya yang sudah masuk ke dalam kategori sejahtera bisa membayar iuran jaminan kesehatan secara mandiri.
“Kita akan kembalikan lagi ke warga apakah ada sanggahan terkait data warga prasejahtera di masing-masing RW. Kita akan sampaikan, benar tidak warga prasejahtera sekian, yang sejahtera sekian. Kalau datanya sudah benar, yang mampu saya mohon untuk membayar sendiri (BPJS-nya),” jelasnya.
Selain itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga mengimbau bagi perusahaan yang ada di Surabaya untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan jaminan Kesehatan bagi pekerja di Surabaya. Dari hal tersebut, seluruh warga Surabaya, baik itu warga tidak mampu, pra sejahtera, hingga pekerja di Surabaya mendapatkan jaminan Kesehatan secara penuh, tidak ada yang tertinggal.
Hal ini selaras dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga meminta orang-orang kaya bisa membayar iuran BPJS secara mandiri. Sehingga anggaran pemerintah bisa difokuskan bagi keluarga tidak mampu. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, iuran sebesar Rp 42.000 bagi orang kaya seharusnya mampu untuk dibayarkan secara mandiri. (*)
Berita Lainnya
