New Delhi, 19 Mei 2025-VNNMedia- India bakal mencantumkan kembali status kasta warganya pada sensus penduduk yang akan dilakukan dalam waktu dekat secara nasional
Dilansir dari CNN (Sabtu, 17 Mei 2025), Delhi dalam keterangan persnya pada April lalu mengatakan bahwa dengan pencantuman kasta tatanan sosial masyarakat bebas dari tekanan politik, selain itu pemerintah yakin masyarakat India akan lebih kuat dalam ekonomi dan sosial
“Memastikan tatanan sosial kita tidak tidak berada di bawah tekanan politik. Ini akan memastikan masyarakat lebih kuar secara ekonomi dan sosial dan kemajuan negara berlanjut tanpa halangan,” jelas pemerintah India, tanpa menjelaskan cara pendataan kasta berikut waktu pelaksanaannya
Kebijakan baru tersebut memicu perdebatan dari berbagai kalangan. Direktur Eksekutif Yayasan Kependudukan India Poonam Muttreja menyebutnya sebagai rencana kontroversial. menurutnya memasukkan kasta dalam sensus akan memaksa negara menghadapi ketimpangan struktural yang seringkali menimbulkan ketidaknyamanan baik secara politik maupun sosial
Asal-Usul Sistem Kasta di India
Asal-usul sistem kasta di India merupakan topik yang kompleks dan diperdebatkan. Teori yang paling umum diterima mengaitkannya dengan kedatangan bangsa Arya ke India sekitar 1500 SM. Bangsa Arya, yang merupakan kelompok Indo-Eropa, membawa serta struktur sosial hierarkis yang kemudian berinteraksi dan menyatu dengan sistem sosial yang sudah ada di anak benua India.
Awalnya, sistem ini kemungkinan lebih fleksibel dan didasarkan pada pembagian kerja. Namun, seiring waktu, sistem ini menjadi semakin rigit dan diwariskan secara turun-temurun. Empat varna utama muncul sebagai kategori sosial yang luas:
- Brahmana: Para pendeta, cendekiawan, dan guru.
- Kshatriya: Para penguasa, prajurit, dan administrator.
- Vaishya: Para pedagang, petani, dan pengrajin.
- Shudra: Para pekerja kasar dan pelayan.
Di luar keempat varna ini, terdapat kelompok yang dianggap berada di luar sistem kasta, sering disebut sebagai “Dalit” atau “yang tak tersentuh” (dahulu dikenal sebagai “paria”). Mereka seringkali melakukan pekerjaan yang dianggap “tidak bersih” dan menghadapi diskriminasi sosial yang berat
Sistem kasta ini kemudian diperkuat oleh teks-teks keagamaan Hindu dan norma-norma sosial yang mengatur interaksi, pernikahan, dan pekerjaan antar kelompok. Selama berabad-abad, sistem ini menjadi ciri khas masyarakat India, meskipun berbagai gerakan reformasi mencoba untuk menantang dan melonggarkannya
Penghapusan Kasta dalam Sensus Penduduk India
Setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, konstitusi India secara resmi melarang diskriminasi berdasarkan kasta. Pasal 15 konstitusi menjamin bahwa tidak ada warga negara yang boleh didiskriminasi atas dasar agama, ras, kasta, jenis kelamin, atau tempat lahir. Selain itu, Pasal 17 secara khusus menghapus praktik “ketidaktersentuhan” dan melarang penerapannya dalam bentuk apapun
Meskipun konstitusi melarang diskriminasi kasta, praktik dan dampak sosialnya masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan di India. Pemerintah India telah mengambil berbagai langkah afirmatif (reservasi) dalam pendidikan, pekerjaan, dan lembaga-lembaga politik untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan akibat sistem kasta.
Terkait dengan sensus penduduk, India telah melakukan sensus secara reguler sejak zaman kolonial. Namun, setelah kemerdekaan, informasi rinci mengenai kasta tidak lagi dikumpulkan dalam sensus nasional reguler. Pemerintah India memutuskan untuk tidak melanjutkan pengumpulan data kasta dalam sensus untuk menghindari penguatan identitas kasta dan mempromosikan persatuan nasional
Meskipun demikian, ada pengecualian. Pada tahun 2011, pemerintah India melakukan Survei Sosial Ekonomi dan Kasta (Socio-Economic and Caste Census – SECC). Survei ini mengumpulkan data tentang status sosial ekonomi dan kasta di seluruh negeri. Namun, data kasta dari SECC 2011 tidak dipublikasikan secara penuh oleh pemerintah karena berbagai alasan politik dan sensitivitas sosial
Baca Berita Menarik Lainnya Di Google News
