SURABAYA, 5 MARET 2026 – VNNMedia – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mendampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Otok Kuswandaru meninjau implementasi layanan publik di Jawa Timur, Rabu (4/3/2026).
Kunjungan kerja tersebut diawali dengan pembukaan kegiatan Pendampingan Kebijakan Pelayanan Publik Lingkup Pulau Jawa yang digelar KemenPAN-RB di Hotel Morazen Surabaya. Setelah itu, rombongan melanjutkan peninjauan langsung ke Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan RSUD dr. Soetomo Surabaya untuk melihat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyampaikan bahwa luasnya wilayah serta jumlah penduduk yang besar menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa Timur memiliki tantangan tersendiri.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan pembenahan melalui berbagai inovasi layanan, termasuk penguatan digitalisasi serta peningkatan standar pelayanan di seluruh perangkat daerah.
“Pelayanan publik merupakan wajah pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Apalagi di tengah reformasi birokrasi, transformasi digital, dan keterbukaan informasi publik yang semakin berkembang,” kata Adhy.
Ia juga menilai perkembangan teknologi informasi dan media sosial membuat masyarakat semakin kritis terhadap kualitas pelayanan yang mereka terima.
“Sekarang masyarakat semakin kritis. Walaupun kita merasa sudah melaksanakan pelayanan dengan baik, jika ada hal yang tidak sesuai, sering kali menjadi viral dan itu menjadi tantangan bagi penyelenggara layanan publik,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen peningkatan layanan, Pemprov Jatim juga membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang siaga selama 24 jam untuk menerima laporan dan aduan masyarakat, mulai dari keluhan jalan rusak hingga kejadian kecelakaan.
Upaya perbaikan layanan tersebut membuahkan hasil. Pada 2025, Jawa Timur meraih Indeks Pelayanan Publik (IPP) tertinggi secara nasional dengan nilai 4,75 berdasarkan evaluasi KemenPAN-RB.
Selain itu, Pemprov Jatim juga memperoleh opini Kualitas Tertinggi tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI, yang menempatkan Jawa Timur sebagai pemerintah provinsi dengan tingkat kepatuhan dan kualitas pelayanan publik terbaik.
Adhy menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, dukungan pemerintah pusat, serta partisipasi aktif masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri.
Adhy juga mengapresiasi KemenPAN-RB yang melakukan pendampingan langsung kepada daerah melalui forum kebijakan pelayanan publik tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi ruang evaluasi sekaligus diskusi untuk menyamakan persepsi dalam penerapan kebijakan pelayanan publik di Pulau Jawa.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Otok Kuswandaru mengaku terkesan dengan berbagai praktik pelayanan publik yang dijalankan di Jawa Timur.
Saat meninjau Kantor Dinas Sosial Jatim, ia melihat langsung berbagai unit pelaksana teknis (UPT) yang memberikan layanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Sedangkan di RSUD dr. Soetomo Surabaya, Otok menilai tata kelola pelayanan rumah sakit tersebut sudah berjalan baik.
“Harapannya, apa yang sudah dilakukan RSUD dr. Soetomo ini dapat menjadi contoh dan bisa direplikasi oleh rumah sakit daerah lainnya, baik di Jawa Timur maupun di daerah lain di Indonesia,” ujarnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
