Jakarta, Minggu 25 Januari 2026 – VNNMedia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meresmikan Hunian Sementara (Huntara) Kayu Pasak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar). Tito mengatakan keberadaan huntara sangat penting sebagai solusi sementara untuk mengurangi jumlah pengungsi di tenda pengungsian.
“Karena huntara memang ditunggu sebagai salah satu solusi untuk mengurangi pengungsi. Pengungsi ini ada yang (rumahnya) rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Tito mengutip Kompas.com, Minggu (25/1/2026)
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera itu menyampaikan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bantuan perumahan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga.
Skema bantuan tersebut, seperti bantuan stimulan sebesar Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan, bantuan Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan bantuan hunian tetap (huntap) untuk rumah rusak berat atau hilang.
Lebih lanjut, Tito mengatakan, pendataan dan validasi korban bencana telah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Sumbar, Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh. Setelah proses validasi rampung, dia berharap bantuan dapat segera dicairkan demi mempercepat pemulihan.
Tito menyebutkan, dengan percepatan validasi dan pembayaran, warga di pengungsian juga akan jauh berkurang.
“Di luar itu, tadi Bapak Bupati Agam menyampaikan, ini yang saya kejar-kejar. Saya sudah Zoom Meeting dengan seluruh kepala daerah. Kuncinya adalah data,” jelas Tito.
Selain bantuan huntara, kata Tito, Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan bantuan tambahan berupa uang perabot sebesar Rp 3 juta, stimulan ekonomi Rp 5 juta, serta bantuan lauk-pauk (jaminan hidup) sebesar Rp 15.000 per orang per hari.
“(Tadi) ada yang mungkin rumahnya rusak ringan, tetapi sawahnya habis. Maka, ini diberikan uang stimulan Rp 5 juta rupiah, sambil menunggu program revitalisasi sawah yang dilakukan oleh Menteri Pertanian (Mentan),” jelas Tito.
Guna memulihkan ekonomi, pemerintah juga menjalankan program revitalisasi sawah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) di tiga provinsi terdampak.
Selain itu, masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi pascabencana dapat diintegrasikan ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapatkan bantuan sosial secara reguler dalam kurun waktu yang ditentukan kepala daerah.
Untuk kelancaran program-program tersebut, Tito menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan data dari pemerintah daerah (pemda).
Ia meminta bupati dan wali kota tidak menunggu pendataan selesai sepenuhnya, tetapi mengirimkan data secara bertahap kepada gubernur. Kemudian diteruskan kepada Kemensos dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
“Nanti kita akan sampaikan kepada Menteri Sosial (Mensos) sehingga Mensos dapat segera mengeksekusi anggaran tadi untuk perabotan,” tegasnya.
“Karena ini butuh kecepatan, Pak Mensos juga menunggu data dari kami,” tandasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya Di Google News
