Jakarta, 19 Juni 2025-VNNMedia- Rencana pemerintah untuk memangkas luasan rumah subsidi menjadi luas tanah minimal 25 meter persegi (m2) dan maksimal 200 m2, sedangkan untuk luas bangunan minimal 8 m2 dan maksimal 36 m2 -menjadikan rumah subsidi lebih kecil dari ukuran semula-, dinilai REI kurang tepat untuk atasi backlog perumahan
Melansir Bisnis.com, menurut Ketua REI Joko Susanto, pemerintah sebaiknya berfokus pada hunian vertikal dibanding memangkas luasan rumah subsidi untuk mengatasi backlog hunian di Indonesia, yang menurut data BPS, diperkirakan mencapai 15 juta unit tahun 2025
Lebih lanjut, Joko mengaku REI telah menyampaikan tiga poin masukan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait rencana pemerintah memangkas luasan rumah subsidi
Poin pertama, rencana kebijakan harus mengacu dengan regulasi yang ada termasuk UU no.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah (PP) No.12 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan, standar WHO (luasan rumah minimal 7,2 m2 per jiwa) hingga Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menetapkan luasan rumah minimal 9 m2 per jiwa
Poin kedua, terkait tingkat kelayakan hunian. Masyarakat Indonesia memiliki budaya silaturahmi yang kuat. Jangan sampai aturan atau kebijakan baru mengamputasi budaya kekerabatan ini karena kecilnya ruangan rumah
Poin ketiga, rumah subsidi harus terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Diharapkan pemerintah mampu membuat kebijakan jangka panjang yang terukur
“Karena itu kami sangat mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hunian vertikal 1 juta unit adalah jawabannya, dan hampir seluruh dunia melakukan itu,” ujarnya
Lebih lanjut, Joko juga menjelaskan,”Mestinya kita bicara skema vertical housing bisa berjalan, sehingga tidak buang waktu mendiskusikan sesuatu yang mestinya lebih clear dari awal,” pungkasnya
Baca Berita Menarik Lainnya Di Google News
