KLATEN, 21 JULI 2025 – VNNMedia – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat serta membangun infrastruktur ekonomi di seluruh pelosok desa.
Hal ini disampaikan saat peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025).
Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa koperasi desa akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti gudang dan gerai sembako, serta layanan simpan pinjam. Kehadiran bank-bank milik negara (Himbara) juga didorong agar bisa menjangkau setiap desa melalui program pembiayaan super mikro.
“Desa-desa nelayan nantinya akan punya fasilitas pendingin yang lebih besar untuk produksi es dan menjaga kesegaran ikan. Di samping gudang, juga akan dibangun gerai untuk kebutuhan pokok dan layanan keuangan,” ujar Presiden Prabowo.
Untuk mendukung distribusi hasil produksi desa, pemerintah juga akan menyediakan dua kendaraan operasional bagi koperasi, yaitu satu unit truk dan satu kendaraan kecil seperti pick-up atau becak motor (bentor).
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengiriman hasil pertanian dan perikanan ke kabupaten dan pasar-pasar utama, sehingga mengurangi potensi kerusakan produk.
“Dengan kendaraan ini, hasil panen dan tangkapan ikan tidak akan busuk atau rusak. Semuanya bisa cepat didistribusikan ke pusat-pusat ekonomi,” tambahnya.
Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan asupan gizi masyarakat, terutama protein hewani seperti ikan. Ia menargetkan distribusi ikan segar ke seluruh desa sebagai bagian dari upaya menekan angka kekurangan gizi.
“Saya ingin ikan dari laut kita bisa sampai ke semua desa di Indonesia. Satu kilogram ikan bisa dijual dengan harga sekitar Rp60 ribu atau bahkan lebih murah, agar setiap keluarga dan anak-anak bisa makan protein cukup setiap hari,” katanya.
Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa dana desa yang telah disalurkan selama ini akan dioptimalkan untuk membiayai pembangunan koperasi, dengan pengawasan ketat dari para kepala desa. Ia menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa yang mencapai Rp1 miliar per tahun.
“Dana desa ini sudah ada sejak 10 tahun terakhir. Tapi kadang bekas penggunaannya tidak terlihat jelas. Saya minta para kepala desa mengawal pemanfaatannya, agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegas Prabowo.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat, dimulai dari desa.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
