Prabowo Tegaskan Akselerasi Pembangunan Papua, Komite Eksekutif Otsus Resmi Dibentuk

JAKARTA, 8 OKTOBER 2025 – VNNmedia — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui sinergi lintas pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang baru saja dilantik.

Pelantikan Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Ketua Komite Velix Vernando Wanggai berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Keduanya diamanahkan langsung oleh Presiden untuk memimpin percepatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat Papua.

Gubernur Matius menyebut momentum pelantikan ini sebagai titik awal kerja nyata dalam membangun Papua yang bersatu dalam keberagaman.

“Kami ingin Papua menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Tidak ada sekat suku, agama, maupun asal-usul, karena kita semua adalah bagian dari Indonesia,” ujarnya.

Ia menekankan, Papua sebagai provinsi induk memiliki peran penting menjadi teladan bagi daerah otonomi baru. Fokus utama pemerintahannya akan diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan jangka panjang.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga agar program pembangunan berjalan cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komite Velix Vernando Wanggai menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian khusus terhadap Papua dengan memimpin langsung arah pembangunan secara terintegrasi.

“Bapak Presiden berkomitmen untuk mengelola Papua dalam kerangka menyeluruh, menghubungkan kebijakan nasional, lintas kementerian, sektor swasta, hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten,” ungkapnya.

Velix menjelaskan, Komite Eksekutif akan mengawal delapan agenda prioritas dalam kerangka asta cita Papua, meliputi politik, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, hingga pengembangan sosial budaya. Program tersebut juga mencakup olahraga, kesetaraan gender, serta ekonomi kreatif sebagai motor penggerak pembangunan.

“Negara harus hadir hingga ke pesisir, pegunungan, pedalaman, bahkan rawa-rawa, agar seluruh masyarakat Papua benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” tegasnya.

Ke depan, Komite Eksekutif akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dengan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan seluruh program berjalan sinergis dan menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Baca Berita Menarik Lainnya di Google News