Bangkok, Jumat 29 Agustus 2025-VNNMedia- Mahkamah Konstitusi Thailand pada Jumat (29/8) secara resmi memberhentikan Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya, mengakhiri masa kepemimpinannya yang hanya berlangsung selama satu tahun. Putusan ini dijatuhkan setelah Paetongtarn dinyatakan bersalah atas pelanggaran etika
Pemecatan ini merupakan pukulan telak bagi dinasti politik Shinawatra, yang berpotensi memicu periode ketidakstabilan politik baru di Thailand. Paetongtarn, yang telah diskors sejak 1 Juli, dinyatakan bersalah karena melakukan panggilan telepon yang bocor dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Panggilan telepon tersebut dilakukan saat Thailand dan Kamboja berada di ambang konflik perbatasan bersenjata, dan dinilai melanggar etika
Sebagai informasi, panggilan telepon antara Paetongtarn Shinawatra dan Hun Sen, pada bulan Juni 2025, menimbulkan kemarahan publik dan kritik keras dari militer Thailand
Dalam rekaman yang bocor, Paetongtarn terdengar memanggil Hun Sen dengan sebutan “paman,” yang menunjukkan hubungan personal yang dekat. Selain itu, ia juga mengeluhkan seorang komandan militer senior Thailand yang disebutnya “ingin terlihat keren dan mengatakan hal-hal yang tidak berguna.”
Banyak pihak, termasuk kelompok nasionalis dan konservatif, menilai percakapan ini sebagai pelanggaran etika karena Paetongtarn seolah berpihak pada pemimpin asing di tengah konflik kedaulatan negara.
Keputusan ini menambah daftar panjang pemimpin dari keluarga Shinawatra yang diberhentikan dari jabatannya oleh pengadilan, termasuk ayah dan bibinya, yang menunjukkan tantangan berkelanjutan yang dihadapi dinasti ini dalam menghadapi sistem politik Thailand
sumber: Channel News Asia
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
