SURABAYA, 22 AGUSTUS 2025 – VNNMedia – Jawa Timur siap melakukan penguatan dan percepatan program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto. Khususnya terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Ketahanan Pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di Jawa Timur, sebanyak 8.494 KDKMP telah berbadan hukum. Yang mana, sejumlah 8.420 atau 99% KDKMP Jatim merupakan koperasi baru sementara yang merupakan pengembangan dari koperasi yang sudah ada berjumlah 74.
“Sebanyak 68 KDKMP sudah mulai beroperasi di Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Rinciannya 9 menjadi mockup nasional dan 59 KDKMP mulai menjalankan usahanya,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Hal ini disampaikan gubernur saat Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan yang digelar di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Gedung Setdaprov Jatim, Kamis (21/8/2025).
Lebih lanjut mengenai MBG, Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa Jatim telah mengeluarkan SK Pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/605/013/2025.
“Ada total 714 SPPG di Jatim berdasarkan jenis dan 16.930 total petugas berdasarkan jenis tugas dan telah memberikan manfaat pada 1,9 juta masyarakat. Ini akan kita maksimalkan sehingga serapan tenaga kerjanya makin bagus, UKM kita juga makin bagus, produk pertanian juga makin bagus,” ungkapnya.
Sedangkan kinerja ketahanan pangan, orang nomor satu di Jatim tersebut menuturkan ketahanan pangan di Jatim meningkat secara signifikan dalam 6 tahun terakhir.
Dikatakannya, 1 September ini BPS turun, ketika BPS turun kemudian ketika konsumsi rumah tangga paling tinggi adalah beras. Mereka sebetulnya kemampuannya adalah beras medium tetapi mereka tidak temukan itu sehingga beli premium.
Maka ini akan berpengaruh pada angka kemiskinan di masing-masing daerah secara akumulatif di Jawa Timur.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jatim yang sukses membawa Jawa Timur menuntaskan 8.494 KDKMP.
“Mengenai KDKMP saya akui betul banyak ditemukan hambatan dan masalah yang terjadi dilapangan. Maka itulah perlunya Satgas,” lanjutnya.
Menurutnya, peran satgas bisa menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi dilapangan.
“Maka perlunya satgas itu untuk membina, jika bisa saya minta tiga tahun dibina,” ungkapnya.
Menanggapi kelangkaan beras, Menko Zulhas langsung berkoordinasi dengan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani via telepon untuk memastikan beras SPHP di Jawa Timur segera dipercepat.
“Karena bulan depan BPS turun survei, jadi ini SPHP kurang atau sedikit sekali masuk pasar tradisional. Tolong ya segera,” tegasnya.
Senada, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi kembali menyampaikan apresiasi terhadap Jatim sebagai provinsi yang tercepat dalam Pembentukan KDKMP dan menjadi contoh bagi provinsi lain.
“Karena Gubernur-nya orang koperasi. Maka harapannya bisa menularkan kesuksesannya dan memberi contoh bagi daerah lain khususnya program KDKMP,” terangnya.
Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan dirinya siap keliling Jawa Timur untuk memastikan KDKMP bisa tepat sasaran dan semakin meningkatkan ekonomi desa.
“Desa di Jatim yang kami data disini ada 4.005 yang masuk kategori desa mandiri. Untuk kelurahan ada 773. Jadi kalau Jatim selesai akhir bulan atau September maka sepertiga pekerjaan nasional untuk 15 ribu diambil oleh Jawa Timur,” ungkap Yandri.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
