JAKARTA, 6 MEI 2025 – VNNMedia — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI untuk merealisasikan program rumah subsidi bagi buruh, wartawan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini menjadi tindak lanjut dari aspirasi yang disuarakan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2024.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim, dan Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi bertemu langsung dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.
Dalam pertemuan tersebut, mereka memastikan bahwa sebanyak 20.000 unit rumah subsidi akan disiapkan khusus untuk warga Jawa Timur dari kalangan buruh, wartawan, dan MBR.
“Ini bagian dari respons cepat atas aspirasi para buruh pada May Day. Hari ini kami mendapat konfirmasi langsung dari Pak Menteri terkait program rumah subsidi ini,” ujar Khofifah.
Program ini dirancang agar terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Rumah subsidi tersebut nantinya dapat dimiliki melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).
Untuk mengakses program ini, masyarakat harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain belum memiliki rumah dan penghasilan sesuai ketentuan zonasi yang berlaku.
Rumah subsidi ini ditawarkan dengan berbagai kemudahan, seperti uang muka yang hanya sebesar 1 persen, suku bunga tetap 5 persen hingga masa pelunasan, dan tenor pinjaman hingga 20 tahun.
Meski dijual dengan harga terjangkau, rumah subsidi ini tetap menjunjung kualitas hunian yang layak. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa hunian ini dirancang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur.
Sebagai langkah awal, Pemprov Jatim dan Kementerian PKP sepakat menyiapkan masing-masing 100 unit rumah subsidi yang berlokasi di Kabupaten Gresik. Rumah-rumah ini dijadwalkan akan diserahkan kepada buruh dan wartawan pada bulan Juni mendatang.
Tak hanya memfasilitasi kepemilikan rumah baru, Pemprov Jatim juga menggandeng LIPPO Group dalam program renovasi 500 unit rumah tidak layak huni. Renovasi akan dimulai dari rumah-rumah tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.
Dalam pertemuan tersebut, CEO LIPPO Group James Riyadi turut hadir dan menyatakan komitmen dukungannya. Selain itu, Ciputra Group juga direncanakan akan turut memberikan kontribusi dalam waktu dekat.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program rumah subsidi ini merupakan bagian dari amanat Presiden untuk memprioritaskan penyediaan rumah bagi rakyat kecil. Pemerintah menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi di seluruh Indonesia, menjadikannya program perumahan subsidi terbesar dalam sejarah.
“Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Ini adalah langkah besar dalam penyediaan rumah rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sektor perumahan ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian nasional, karena sektor ini berkaitan erat dengan banyak industri pendukung.
Sebagai informasi, harga satu unit rumah subsidi di Jawa Timur yang termasuk dalam zona 1 dimulai dari Rp166 juta. Rumah tersebut dibangun di atas lahan seluas 60 hingga 200 meter persegi dengan bangunan seluas 21 hingga 36 meter persegi.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
