SURABAYA, 29 AGUSTUS 2025 – VNNMedia — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia KPw Jatim menggelar rapat koordinasi tindak lanjut Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Daerah 2025 di Kantor BI Jatim, Jumat (29/8/2025).
Rakor ini menjadi forum strategis untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus mendorong transformasi digital guna memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan inklusif.
Inflasi Jawa Timur pada Juli 2025 tercatat 0,22% (mtm), turun dari bulan sebelumnya sebesar 0,43% (mtm). Secara tahunan, inflasi mencapai 2,21% (yoy) atau 1,54% (ytd), masih sesuai target nasional 2,5±1%.
Dari pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK), Kabupaten Banyuwangi mencatat inflasi tahunan tertinggi 2,87%, sedangkan Kota Gresik terendah 1,93%.
Kondisi cuaca yang lebih baik dan program strategis pemerintah seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) serta strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) menjadi faktor utama penahan inflasi.
Kepala Biro Perekonomian Setda Jatim, Mhd. Aftabuddin RZ, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “TPID terus menyusun roadmap pengendalian inflasi yang adaptif, termasuk merespons kenaikan HPP gabah. Ini kabar baik bagi petani, namun tetap perlu langkah antisipatif agar tidak memicu tekanan harga berlebih,” ujarnya.
Selain inflasi, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) juga memprioritaskan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah. TP2DD menargetkan kesiapan menghadapi Championship TP2DD 2026 dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bank Indonesia mencatat, pada Juli 2025 transaksi QRIS di Jawa Timur menembus Rp11,8 triliun, tumbuh 129% yoy dengan 126,8 juta transaksi atau naik 176% yoy.
Pengguna QRIS mencapai 8,64 juta dengan 4,74 juta merchant. Perluasan pemanfaatan QRIS dilakukan melalui kolaborasi BI dengan Pemda, OJK, LPS, dan penyedia jasa pembayaran, termasuk penguatan literasi digital masyarakat.
Ke depan, roadmap P2DD difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, perluasan produk dan infrastruktur, dukungan terhadap UMKM, pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Indonesia (KKI), percepatan belanja daerah, dan optimalisasi pendapatan pajak lokal.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
