SURABAYA, 15 FEBRUARI 2026 – VNNMedia – Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Pemerintah Kota Surabaya bersama Koso Nippon melakukan review pendampingan pengembangan usaha mikro. Kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan UMKM dan ekonomi lokal melalui kemitraan internasional.
Kepala Bappeda Surabaya Irvan Wahyudrajad menegaskan, pendekatan evaluasi yang melibatkan partisipasi warga menjadi praktik baik agar kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan lapangan.
Hasil review akan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan agar program UMKM lebih terukur, efektif, dan berdampak luas.
Setiap tahun, Pemkot Surabaya rutin bekerja sama dengan Koso Nippon untuk menilai kebijakan dan program prioritas. Tahun ini fokus diarahkan pada pendampingan UMKM karena sektor tersebut menjadi penopang utama ekonomi daerah sekaligus paling tangguh menghadapi tekanan global.
Saat ini, sebanyak 13.329 UMKM didampingi Pemkot Surabaya dengan target seluruhnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan naik kelas.
Salah satu capaian menonjol adalah digitalisasi melalui aplikasi e-PEKEN yang mencatat omzet sekitar Rp223,2 miliar pada periode Oktober 2021–Januari 2026 dan memberdayakan 4.852 pelaku usaha.
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinkopumdag Surabaya Tatik Lely Juwita menyebut, pendampingan mencakup legalitas usaha dan produk, peningkatan SDM, hingga pemasaran.
Sepanjang 2025, Pemkot memfasilitasi 4.409 UMKM memperoleh sertifikat halal dan 1.141 UMKM memiliki sertifikat merek, seluruhnya gratis.
Program Manager Koso Nippon Taki Kitada menyatakan Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan review kebijakan di Indonesia. Menurutnya, berbagai praktik baik Surabaya berpotensi menjadi rujukan bagi daerah lain, bahkan bagi pembuat kebijakan di Jepang.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
